SABBA.ID | Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan dana senilai Rp26,47 triliun di APBN 2021 untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Alokasi dana meningkat 47,54 persen dari pagu tahun ini yang hanya Rp17,94 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata. Isa mengungkapkan alokasi dana itu diberikan melalui berbagai pos, mulai dari dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
“Dananya akan meningkat menjadi Rp26,47 triliun, jadi kalau sekarang masih banyak keluhan, kami harus lihat secara komprehensif,” kata Isa dalam acara diskusi DPD bertajuk Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Sektor Perumahan secara virtual, pada Senin (28/12).
Untuk tahun depan, Isa merinci alokasi dukungan fiskal diberikan melalui program FLPP sebesar Rp16,62 triliun. Lalu, diberikan juga berupa subsidi bantuan uang muka Rp630 miliar dan subsidi selisih bunga Rp5,97 triliun.
Sisanya, berupa PMN ke SMF sebesar Rp2,25 triliun dan Dana Alokasi Khusus Fisik Perumahan Rp1 triliun. Secara total alokasi fiskal untuk perumahan ini mengalir ke pos-pos yang sama seperti APBN 2020.
Bedanya, pemerintah tidak lagi memberi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus perumahan pada tahun depan. Sementara pada tahun ini, alokasinya mencapai Rp1,3 triliun di APBN 2020.
Secara total, alokasi fiskal untuk pembangunan rumah MBR cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hanya pada 2018 sempat turun.
Rinciannya, alokasi APBN pada 2015 sebesar Rp7,15 triliun, 2016 Rp8,77 triliun, 2017 Rp10,65 triliun, 2018 Rp9,18 triliun, 2019 Rp11,53 triliun, dan 2020 Rp17,94 triliun. (Dik/red)
