KomunitasPandeglangTerkini

KMD Gelar Diskusi Publik bertema “Siapkah Pilkades Berkualitas?” Simak Ulasannya

SABBA.ID | Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang merupakan satu dari sekian daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun ini. Tercatat sebanyak 207 Desa akan melaksanakan pemilihan pada tanggal 18 Juli 2021 mendatang.

Komunitas Masyarakat untuk Demokrasi (KMD) menggelar diskusi publik bertajuk “Siapkah Pilkades Berkualitas?” Di Cafe Pawon Canda Mandalawangi Pandeglang, pada Sabtu (12/06/2021)

Dalam pembukaan diskusi Koordinator KMD Anton Purwanto menyampaikan “Pilkades sejatinya adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala desa, menjadi langkah pemerintah melakukan pendidikan politik yang baik dan sebagai momentum pendewasaan demokrasi di desa. Ini adalah ajang penentuan pemimpin di desa, selain menjadi kepala desa, namun juga bertugas membangun desa, membina masyarakat dan memberdayakan masyarakat desa, tapi jika pada kenyataannya terjadi beberapa persoalan kontradiksi dan kekosongan hukum dalam regulasi yang akan berakibat pada kualitas pilkades. Seperti halnya pada pembentukan penyelenggara atau panitia pilkades, pendaftaran pemilih, calon kepala desa luar daerah, sanksi tahapan, partisipasi masyarakat dan politik uang”. Terangnya.

Menurut anton, hal tersebut akan menjadi multitafsir yang mengakibatkan penyelenggaraan pilkades tidak mandiri dan berkualitas.

Diskusi Publik diikuti oleh peserta dari berbagai unsur keterwakilan tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, pemerintah, penanggung jawab pilkades, panitia pilkades dan tokoh lainnya di Kecamatan Mandalawangi

Narasumber pertama Ketua FK BPD Kecamatan Mandalawangi Tatang Ismail mengatakan BPD sebagai penanggung jawab Pilkades dimasing-masing desa diharapkan menjunjung tinggi netralitas.

“Salahsatu indikator Pilkades berkualitas adalah netralitas penyelenggaranya, terutama penanggung jawab dalam hal ini adalah Badan Permusyawaratan Desa di masing-masing wilayah untuk menjungjung tinggi serta menjalankan aturan yang berlaku, kemudian jika ada ditemukan persoalan politik uang segera laporkan ke pihak yang berwajib, agar Pilkades nantinya melahirkan pemimpin desa yang amanah”.

Sementara narasumber kedua Juru Bicara Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) Kabupaten Pandeglang menyampaikan hal krusial lain yang berkenaan dengan Pilkades adalah mengenai mekanisme penanganan pelanggaran dan penyelesaian-penyelesaian sengketa. Diketahui bahwa regulasi tidak mengatur bagaimana jika terjadi pelanggaran, sengketa proses antara peserta pemilihan dengan penyelenggara, atau antar peserta dengan peserta.

“Seperti kode etik penyelenggara/panitia Pilkades, pelanggaran dalam tahapan pendaftaran pemilih, pelanggaran kampanye, pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara, pelanggaran perilaku Calon Kepala Desa, pelanggaran perilaku pemilih, dan pelanggaran “money politic” (politik uang).” Ungkap Febri.

Tidak adanya lembaga independen khusus yang dibentuk guna melakukan pengawasan tahapan Pilkades, membuat kosongnya ruang peserta untuk melakukan sengketa proses dan pelanggaran-pelanggaran pada setiap proses tahapan Pilkades.

“Berikutnya adalah bahwa regulasi memberi kewenangan kepada bupati untuk bertindak sebagai pengadil manakala terjadi perselisihan hasil Pilkades. Hal demikian membuat kuasa bupati dapat digunakan sesuai selera politik. Jika pemerintah serius dalam mewujudkan Pilkades berkualitas maka bukan hanya di hilir (dilingkungan masyarakat desa) namun juga di hulu (regulasi atau dasar hukum pilkades) terlebih dahulu yang di perkuat agar menjadi dasar ketetapan aturan yang mapan dalam menyelenggaraan Pilkades di Indonesia secara umum”. Kata Febri (Antn/Rls)

Show More

Redaksi

Teruntuk pembaca setia Sabba “Semua harus ditulis, apa pun. Jangan takut tidak dibaca atau tidak diterima penerbit. Yang penting, tulis, tulis, dan tulis. Suatu saat pasti berguna” (Pramoedya Ananta Toer)

Tinggalkan Balasan

Related Articles

Back to top button

Wett

Matiin Adblock Bro!