SABBA.ID – Pandeglang. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DPC GMNI Pandeglang Menyoroti paripurna pembahasan APBD 2021 yang terkesan main-main.
Hal tersebut diutarakan oleh Tb. Affandi Ketua GMNI DPC Pandeglang, ia menilai seharusnya pembasahan APBD 2021 semua lembaga agar diundang guna berkontribusi dalam memberikan masukan-masukannya berkaitan dengan pembangunan.
“Seharusnya mereka ketika mengesahkan anggaran APBD 2021 semua lembaga diundang agar ada masukan karna bagaimanapun berbicara pandeglang semua dilibatkan.” Ujar Tb
GMNI menilai DPRD Kabupaten Pandeglang terkesan tidak serius untuk menjadi wakil rakyat diperlemen, hal tersebut diutarannya berdasarkan fakta bahwa DPRD Pandeglang telah menghabiskan anggaran fantastis hingga 44 M hanya untuk memebuat empat Perda saja.
“Sekarang pembahasan pengesahan APBD 2021 terkesan ditutupi apalagi dilaksanakan malam hari patut diduga ada indikasi menghianati rakyat.” Ujar Ketua DPC GMNI Pandeglang.”
Selanjutnya Cipayung mengajak semua unsur lembaga yang notabane bergerak dalam kontrol sosial agar berperan aktif dalam pengawasan anggaran APBD 2021, untuk terlibat dalam aksi mengawal anggaran dan memberikan atensinya kepada DPRD Pandeglang karna terkesan main-main. Terang Ketua DPC GMNI Pandeglang TB Muhamad Afandi.
Selanjutnya hal senada diutarakan oleh saudara Yandi yang diketahui menjabat sebagai ketua PC PMII Pandeglang, Yandi menyoroti paripurna yang dibahas dan disahkan untuk anggaran APBD 2021 Pandeglang tanpa pertimbangan matang dan terkesan tidak objektif.
“Patut diduga pembahasan dan pengesahan APBD Pandeglang 2021 terkesan asal-asalan dan diduga ada indikasi yang tidak objektif untuk kepentingan masyarakat pandeglang.” Ujar Yandi
Lanjut Yandi ia juga menilai Peran fungsi DPRD kabupaten Pandeglang terkesan lemah padahal masih banyak kesenjangan sosial di Kabupaten Pendeglang yang perlu diselesaikan.
“DPRD Pandeglang kami kira lemah dalam menyelesaikan berbagai kesenjangan sosial, kami juga menilai sistem kontrol pengawasan untuk pemerintah daerah sampai ketingkat SKPD sangat lemah, seharunya DPRD Pandeglang mampu meperbaiki kondisi tersebut dan mendengar segala aspirasi yang disampaikan masyarakatnya” Tandas Yandi. (Idr/Rilis)
