SABBA.ID | Serang, (24/01/2022). Kuasa Hukum KONI kota Serang sayangkan tanggapan Tim Kuasa Hukum Edi Aryadi dalam Konfrensi Pers yang digelar di Sekretariat KONI Kota Serang.
Hal ini disampaikan langsung oleh Rohadi S.H selaku Kuasa Hukum KONI Kota Serang. Ia menyebutkan bahwa Tim Kuasa Hukum Edi Aryadi telah keliru dalam menafasirkan mengenai definisi dari pejabat publik.
“Dalam Surat Keputusan Ketua KONI Banten No. 35 jelas disebutkan Calon Ketua Umum bukan pejabat publik atau atasan pejabat struktural. Kalau ingin menafsirkan pejabat publik itu pakai Undang-undang jangan memakai definisi sendiri, dimana kita harus menafsirkan Pejabat Publik? ya kita harus kembali kepada Undang-undang, itu yang jelas telah disebutkan dalam Peraturan Komisi Informasi bahwa partai politik adalah Badan Publik yang dalam hal ini Saudara Edi Aryadi adalah salah satu Ketua Partai Politik yang disebut Badan Publik sesuai dengan peraturan Komisi Informasi” ungkapnya.
Selanjutnya, Rohadi juga menyatakan bahwa kehadiran Tim Kuasa Hukum Saudara Edi Aryadi itu sangat keliru, karena KONI Kota Serang sendiri menggugat KONI Banten versi ibu Rumiah.
“Kehadiran kuasa hukum saudara Edi Aryadi itu sangat keliru, karena yang kita gugat itu KONI Banten versi ibu Rumiah yang sampai saat ini menurut keputusan Musorprov KONI Banten beliau masih menjadi Ketua karena harus menyelesaikan Laporan-laporan administrasi, keuangan sampai dengan pelantikan”. ujarnya.
Diakhir, Rohadi juga menyampaikan bahwa dalam sidang kemarin ia dan timnya sudah meminta Majelis Hakim untuk menunda Pelantikan KONI Provinsi Banten.
“Pada kesempatan akhir sebelum sidang ditutup, kami sudah meminta agar Majelis Hakim segera mengeluarkan Surat Permohonan Penundaan Pelantikan Edi Aryadi sebagai Ketua Umum KONI Banten, dan Mejalis Hakim sedang menunggu surat dari kita untuk meyurati Ketua PTUN Serang UP Majelis Hakim agar Majelis Hakim dengan alasan-alasan yang ada menunda pelantikan beliau” tutupnya.
