Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Kabinet Vikara Cakra melaksanakan kegiatan “Kunjungan Parlemen” ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, bertempat di Ruang Sidang Paripurna pada Jumat siang, pukul 13.30 WIB sampai selesai. Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan lembaga legislatif daerah untuk memperkuat pemahaman politik hukum sekaligus mempererat relasi akademik dengan institusi negara. (Serang, 13/12)
Kunjungan ini diikuti oleh jajaran pengurus DEMA dan mahasiswa Fakultas Syariah dari berbagai semester. Rombongan disambut oleh staf dan perwakilan anggota DPRD yang mengapresiasi antusiasme mahasiswa dalam mengkaji dinamika legislasi daerah.
Dalam sambutannya, Ketua DEMA Fakultas Syariah, Misbah. menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari roadmap edukasi publik dan penguatan literasi politik hukum bagi mahasiswa.
“ruang parlemen bukan hanya tempat lahirnya kebijakan, tetapi juga arena belajar bagi generasi muda untuk memahami bagaimana nilai keadilan, keberpihakan, dan kepentingan publik dirumuskan dalam kebijakan daerah”. ujarnya
Wakil Ketua DEMA Fakultas Syariah, Sahit. dalam sesi diskusi turut menyoroti persoalan infrastruktur pendidikan menengah di Provinsi Banten yang dinilai memerlukan peninjauan berkala.
“kualitas sarana pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun generasi unggul, sehingga DPRD Provinsi Banten perlu mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fasilitas sekolah di seluruh kabupaten/kota”.ujarnya
Selain itu, DEMA Fakultas Syariah menyampaikan permintaan agar DPRD Provinsi Banten ikut memperkuat fungsi pengawasan terhadap Dinas Pendidikan Banten, khususnya dalam memastikan bahwa program bantuan pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa Banten benar-benar tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi serta meningkatkan kualitas SDM daerah.
Para mahasiswa mendapatkan pemaparan langsung tentang fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dijalankan DPRD, termasuk bagaimana proses penyusunan peraturan daerah dilakukan melalui tahapan pembahasan bersama pemerintah daerah. Dalam sesi tanya jawab, mahasiswa aktif mengajukan pertanyaan terkait isu pendidikan, tata kelola anggaran publik, serta urgensi transparansi dalam penyusunan kebijakan strategis daerah.
Plt. Kepala Bagian Persidangan Aspirasi dan Humas, H. Ibud Sihabudin, S.E, M.AP, menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog bagi mahasiswa sebagai mitra kritis dalam pembangunan daerah.
“DPRD PROVINSI BANTEN juga mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam riset kebijakan, uji publik, dan forum-forum legislasi agar perspektif akademik dapat berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan daerah”. tegasnya
Kegiatan Kunjungan Parlemen ini diakhiri dengan penyerahan cendera mata serta dokumentasi bersama sebagai simbol kolaborasi dan harapan bahwa hubungan antara lembaga legislatif dan komunitas akademik dapat terus terjalin secara produktif. DEMA Fakultas Syariah menegaskan bahwa dialog seperti ini akan menjadi agenda berkelanjutan sebagai bagian dari upaya membentuk mahasiswa yang kritis, visioner, dan berorientasi pada kemajuan daerah.
