Indonesia merupakan negara yang unik dengan keberagaman suku,agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang sangat kaya. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat hidup dalam ratusan kelompok etnis dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda. Keberagaman ini, di satu sisi, merupakan kekayaan dan modal sosial bangsa. Namun, di sisi lain, juga berpotensi menjadi sumber konflik dan disintegrasi jika tidak dikelola dengan baik. Integrasi nasional—yang di sini dipahami sebagai proses dinamis untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan tersebut dalam satu kesatuan politik, sosial, dan budaya di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)—menjadi tantangan sekaligus keharusan.
Pasca Reformasi 1998, Indonesia memasuki era desentralisasi dan kebebasan yang lebih luas. Meski demokratisasi dianggap berhasil, ruang kebebasan ini juga membuka peluang menguatnya kembali sentimen primordial dan identitas politik lokal yang terkadang bertabrakan dengan wacana nasional. Munculnya konflik horisontal bernuansa SARA, tuntutan otonomi khusus, hingga gerakan separatisme di beberapa daerah menunjukkan bahwa integrasi nasional bukanlah kondisi yang statis dan selesai, melainkan proses yang terus harus diperjuangkan.
Integrasi nasional merupakan konsep kompleks.Menurut Myron Weiner (1965), integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional. Karl W. Deutsch menekankan pada terciptanya “komunitas” yang ditandai oleh rasa percaya dan saling pengertian. Dalam konteks Indonesia, integrasi nasional sering dikaitkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan upaya mewujudkan kesatuan dalam perbedaan.
Faktor-faktor penghambat integrasi nasional dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Faktor Geografis-Demografis: Wilayah kepulauan yang luas dengan jarak yang jauh antar pulau menghambat konektivitas dan komunikasi. Distribusi penduduk yang tidak merata menciptakan kesenjangan pelayanan dan rasa ketidakadilan.
2. Faktor Sosial-Budaya: Primordialisme (kesetiaan berlebihan pada suku, agama, atau daerah asal), stereotip antar kelompok, dan kurangnya pemahaman lintas budaya dapat memicu prasangka dan konflik horizontal.
3. Faktor Ekonomi: Kesenjangan pembangunan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia, serta ketimpangan pendapatan antar kelompok sosial, menumbuhkan rasa ketidakadilan yang merusak kohesi sosial.
4. Faktor Politik: Kebijakan yang tidak inklusif, sentralisasi kekuasaan di masa lalu, dan politisasi identitas (SARAh) untuk kepentingan elektoral dapat memperdalam perpecahan.
5. Faktor Keamanan: Ancaman separatisme dan radikalisme yang berpotensi memecah belah kesatuan bangsa.
Teori-Teori Pendukung
Beberapa teori yang relevan untuk menganalisis hambatan integrasi antara lain:
1. Primordialisme: Menekankan pada ikatan bawaan (seperti kekerabatan, etnis, bahasa, agama) yang sangat kuat dan sering kali bersifat irasional, sehingga dapat mengalahkan loyalitas kepada entitas yang lebih besar seperti bangsa.
2. Instrumentalisme: Memandang identitas kelompok (etnis, agama) sebagai alat yang dimobilisasi oleh elit untuk meraih sumber daya, kekuasaan, atau dukungan politik.
3. Teori Konflik (Karl Marx, Lewis Coser): Memandang masyarakat sebagai arena perebutan sumber daya yang terbatas, di mana kelompok yang dominan berusaha mempertahankan hegemoninya, sementara kelompok subordinat berusaha mengubah struktur yang timpang, berpotensi memicu disintegrasi.
Berdasarkan pembahasan di atas,dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat integrasi nasional di Indonesia bersifat kompleks, multidimensi, dan saling bertautan. Faktor geografis dan kesenjangan ekonomi menciptakan kondisi struktural yang rentan konflik. Kondisi ini diperparah oleh faktor sosio-kultural berupa primordialisme dan prasangka, yang kemudian sering dieksploitasi oleh faktor politik (politik identitas) dan diperkuat oleh faktor komunikasi (media sosial). Memori historis tentang ketidakadilan menjadi lapisan psikologis yang memperkeruh hubungan antarkelompok. Dengan demikian, integrasi nasional tidak boleh dipandang sebagai sebuah kondisi statis yang telah tercapai, melainkan sebagai proses dinamis yang terus menerus memerlukan pemeliharaan dan pembaruan.
Rekomendasi
Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut,diperlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan:
1. Kebijakan Ekonomi yang Berkeadilan: Mempercepat pemerataan pembangunan, memperbaiki tata kelola SDA yang adil, dan mengentaskan kemiskinan secara inklusif.
2. Pendidikan Multikultural dan Kewarganegaraan: Memperkuat kurikulum pendidikan yang menanamkan nilai Pancasila, toleransi, dan apresiasi terhadap keberagaman sejak dini, serta mengintegrasikan sejarah lokal ke dalam narasi nasional.
3. Penguatan Infrastruktur Konektivitas dan Komunikasi: Membangun infrastruktur fisik dan digital yang merata untuk mengurangi kesenjangan informasi dan memperlancar interaksi antardaerah.
4. Kebijakan Politik dan Otonomi yang Inklusif: Menjamin keterwakilan dan partisipasi semua kelompok dalam proses politik, serta melaksanakan otonomi daerah yang benar-benar memperhatikan aspirasi lokal.
5. Penegakan Hukum yang Tegas dan Non-Diskriminatif: Menindak tegas segala bentuk ujaran kebencian, diskriminasi, dan kekerasan berbasis identitas, serta menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu melalui proses rekonsiliasi yang bermartabat.
6. Literasi Media dan Dialog Antar-Kelompok: Mendorong peran media yang bertanggung jawab, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta menciptakan ruang-ruang dialog antarkelompok untuk membangun saling pengertian dan kepercayaan.
Integrasi nasional adalah proyek bersama seluruh bangsa yang memerlukan komitmen, kesadaran, dan kerja keras dari semua pihak, dari pemerintah hingga masyarakat sipil, untuk terus diwujudkan.
Nama: Dwi Astuti
NIM : 251090200545
Kelas : 01HKSE009
Fakultas Hukum Universitas Pamulang PDSKU Kota Serang
