Tragedi memilukan yang merenggut nyawa seorang siswa SDN 1 Pandeglang di wilayah Gardu Tanjak memicu gelombang kritik keras dari aktivis mahasiswa. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Pandeglang secara terbuka melayangkan kritik pedas terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang terkait buruknya pengelolaan infrastruktur jalan yang kini berubah menjadi “jalur maut”.
Normalisasi Kerusakan: Nyawa yang Dianggap Biasa
IMM menilai, kondisi jalan berlubang di Kabupaten Pandeglang telah mencapai level yang mengkhawatirkan karena dianggap sebagai rutinitas biasa oleh pemangku kebijakan. Warga dipaksa untuk hidup dalam kewaspadaan tinggi setiap harinya.
“Di Pandeglang, jalan berlubang sudah seperti bagian dari rutinitas harian. Berangkat hati-hati, pulang tetap waspada. Yang sangat ironis, kerusakan jalan dianggap hal biasa, padahal nyawa warga yang melayang di sana tidak pernah biasa,” tegas perwakilan IMM dalam pernyataannya.
Logika Terbalik: Perbaikan Menunggu Viral dan Korban
IMM menyoroti adanya pola “reaktif” yang memuakkan dalam pembangunan infrastruktur di Pandeglang. Pola di mana lubang dibiarkan hingga terjadi kecelakaan fatal, barulah alat berat diturunkan ke lokasi.
Pola Berulang: Lubang dibiarkan → Kecelakaan terjadi → Korban jiwa → Perbaikan datang.
Kritik Kebijakan: IMM menegaskan bahwa dalam logika kebijakan publik, pemerintah seharusnya bekerja dengan prinsip pencegahan (preventif), bukan pembuktian lewat jatuhnya korban.
“Jalan rusak bukan ‘takdir tahunan’, melainkan indikator telanjang dari lemahnya perencanaan, pengawasan, dan ketidakberanian pemerintah dalam mengambil keputusan sejak awal,” lanjut pernyataan tersebut.
“Warga Lebih Hafal Lubang Daripada Program Pembangunan”
Kritik IMM juga menyentuh aspek sosial, di mana masyarakat kini lebih mengenali titik-titik kerusakan jalan daripada manfaat dari program pemerintah itu sendiri. Hal ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa Pemerintah terlambat hadir di tengah kebutuhan mendasar masyarakat.
“Jangan heran jika masyarakat lebih cepat hafal letak lubang jalan daripada nama program pembangunan pemerintah. Ini bukan soal warga yang kurang sabar, tapi soal hak keselamatan yang terus diabaikan.”
Pesan Menohok: Jalan Aman Adalah Hak, Bukan Hadiah
IMM menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jangan hanya bergantung pada isu yang viral atau tragedi berdarah.
Poin-poin tuntutan IMM kepada Pemkab Pandeglang:
Stop Mentalitas Reaktif: Jangan menunggu korban jiwa untuk memulai pengaspalan.
Transparansi Anggaran: Mempertanyakan arah pembangunan infrastruktur yang tidak menyentuh titik-titik vital keselamatan warga.
Keselamatan Sebagai Hak: Menegaskan bahwa jalan yang aman adalah hak setiap warga negara, bukan “hadiah” atau “bonus” setelah terjadi kecelakaan.
“Selama logika pembangunan ini belum berubah, maka wajar jika publik terus mempertanyakan untuk siapa sebenarnya pembangunan di Kabupaten Pandeglang ini diperuntukkan,” tutup pernyataan IMM
