Pekan ini, Gubernur Banten Andra Soni menerima Anugerah Ekbispar Award 2025 sebagai Tokoh Inspiratif dalam ajang yang digelar Kelompok Kerja Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata atau Ekbispar Provinsi Banten.
Penghargaan ini diberikan atas keberhasilannya menjalankan Program Sekolah Gratis se-Banten, yang dinilai berdampak besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di provinsi tersebut.
Sejatinya, keberhasilan atau sesuatu dimaknai sebagai berhasil adalah ketika seseorang telah mewujudkan rencana, harapan, cita-cita, atau mimpi. Faktanya, Program Sekolah Gratis atau PSG ini per hari ini baru dalam tahap proses.
Proses dimaksud diantaranya adalah penyusunan Peraturan Gubernur tentang PSG yang sedang digodok oleh Pemprov Banten dengan melibatkan stakeholders pendidikan. Penulis dan beberapa pengurus dari Asosiasi Kepala SMA Swasta (AKSeS) Provinsi Banten menjadi salah satu unsur yang terlibat di dalamnya.
Karena anugerah itu merupakan penghargaan terhadap sosok yang dianggap “inspiratif”, maka bila baru sekedar inspirasi dan belum direalisasi pun, anugerah itu menjadi absah dan layak. Anugerah itu merupakan “penghargaan terhadap mimpi”. Cita-cita yang belum terwujud!
Sebagaimana diketahui bahwa Pemprov Banten menaruh perhatian besar terhadap pendidikan. Salah satu wujud perhatian itu, Pemprov Banten telah menggulirkan program BOSDA sejak kepemimpinan Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten.
BOSDA merupakan program daerah yang menjadi pendamping bagi BOS Nasional yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pascaterpilih Presiden tahun 2004.
Pada tahun anggaran 2019, sekolah lanjutan tingkat atas yang meliputi SMA, SMK, dan SKh mendapatkan bantuan dana dalam program BOSDA. Untuk SMA Swasta besarannya adalah Rp. 500.000 per siswa per tahun. Bukan per bulan ya, tapi per tahun. Kalau direrata sekitar Rp. 41.000 per bulan.
Bila ada SMA Swasta dengan jumlah siswa sebanyak 100 orang, maka sekolah tersebut mendapat bantuan sebesar 50 juta rupiah dalam satu tahun. Bila direratakan menjadi sekitar 4 jutaan setiap bulannya. Angka yang masih jauh lebih kecil dibanding kebutuhan pembiayaan operasional sekolah secara ideal.
BOSDA pernah tidak disalurkan oleh Pemprov Banten pada tahun anggaran 2020. Waktu itu salah satu penyebabnya adalah karena adanya pandemi virus corona. Tahun berikutnya, BOSDA kembali disalurkan dengan jumlah yang lebih sedikit, yaitu Rp. 250.000 per siswa per tahun. Berkurang setengahnya!
Alasan lain berkurangnya jumlah bantuan dana BOSDA waktu itu, selain pandemi adalah karena sejak tahun anggaran 2020 Pemprov Banten mulai memberikan insentif kepada guru swasta dengan jumlah Rp. 500.000 per orang per bulan, atau 6 juta per orang per tahun.
Kebijakan tersebut berlanjut hingga tahun anggaran 2024. Sementara untuk tahun anggaran 2025 ini, Pemprov belum memutuskan dan memastikan, apakah BOSDA dan insentif guru swasta masih tetap digulirkan atau diganti dengan PSG sebagai program unggulan Andra Soni, Gubernur Banten.
Karena PSG merupakan jargon politik saat kampanye dan itu menjadi salah satu faktor kemenangan Andra Soni, sehingga menjadi program unggulan, maka Penulis berharap PSG ini merupakan program baru yang tidak mereduksi, mengubah, apalagi menghapus program yang selama ini sudah ada.
Menurut rencana yang telah dirancang oleh Pemprov Banten, PSG akan mulai digulirkan pada bulan Juli 2025, bertepatan dengan dimulainya tahun pelajaran baru 2025/2026. Logikanya, bila pun BOSDA direduksi ke dalam PSG, maka BOSDA untuk kuota Januari-Juni 2025 hak sekolah itu tetap diberikan.
BOSDA telah berjalan sejak tahun anggaran 2019 dengan dasar hukum Peraturan Gubernur yang saat itu ditandatangani oleh Wahidin Halim. Pergub itu berlaku untuk setiap tahun anggaran berikutnya. Artinya, kuota BOSDA untuk tahun anggaran 2025 pun mengacu pada Pergub yang sama.
Untuk merancang pembiayaan program tahun berikutnya, pemerintah telah merumuskannya sejak tahun berjalan saat ini. Itu artinya, untuk pembiayaan BOSDA tahun anggaran 2025, baik regulasi serta ketersediaan anggaran telah disiapkan sejak tahun anggaran 2024.
Karenanya, ketika PSG baru akan dimulai pada bulan Juli 2025, maka dana BOSDA yang sudah disiapkan sejak tahun sebelumnya mesti tetap disalurkan. Bahkan, BOSDA mesti disalurkan juga pada periode Juli-Desember 2025, khusus bagi siswa yang belum tercover oleh PSG.
Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun anggaran 2025 ini, atau tahun pertama Andra Soni menjadi Gubernur Banten, PSG baru bisa mengcover sebagian peserta didik. Dalam hal ini siswa Kelas X di tahun pelajaran 2024/2025.
Sementara untuk Kelas XI dan Kelas XII belum tercover. Rencananya, secara bertahap kuota PSG akan terus bertambah hingga pada akhirnya seluruh peserta didik mendapatkan kuota PSG untuk seluruh siswa sekolah lanjutan tingkat atas. Dengan begitu, di pertengahan periode Andra Soni menjabat Gubernur, PSG sebagai janji politik bisa terwujud secara utuh dan penuh.
Karena “lebih cepat lebih baik”, serta agar PSG bisa diimplementasikan dalam tempo sesingkat-singkatnya, Penulis menyarankan agar penambahan itu dilakukan secara berkala pada setiap satu semester, bukan setiap satu tahun anggaran.
Skemanya, pada semester kedua tahun anggaran 2025 atau periode Juli-Desember 2025 mengcover siswa Kelas X. Kemudian pada semester pertama tahun anggaran 2026 atau periode Januari-Juni 2026 mengcover Kelas X dan Kelas XI. Lalu pada semester kedua tahun anggaran 2026 atau periode Juli-Desember 2026 mengcover seluruh siswa yaitu Kelas X, Kelas XI, dan Kelas XII.
Dengan begitu, pada Januari 2027 atau ketika belum genap 2 tahun Andra Soni menjabat sebagai Gubernur Banten, dia baru bisa “menepuk dada” sebagai simbol atas pemenuhan janji politiknya yang telah dia penuhi secara kaffah.
Di bulan Februari 2027 atau tepat pada ulang tahun kedua dirinya menjadi Gubernur Banten, layak bagi dia mendapatkan anugerah kembali. Tapi bukan lagi sebagai Tokoh Inspiratif. Tapi Gubernur Terpuji Dalam Kategori Pendidikan.
Tulisan ini hanya sebuah saran. Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan. Karena penulis sendiri mafhum, ketika yang ideal ini belum bisa terwujud, tersebab mereka juga memikirkan satu hal yang paling krusial, yaitu “Duitnya dari manaaa..!”. Wallahualam.
Tangerang, Sabtu, 8 Maret 2025
Penulis adalah Sekretaris Umum Asosiasi Kepala SMA Swasta (AKSeS) Provinsi Banten.
Oleh : Ocit Abdurrosyid Siddiq
