SGMI Kecam Dugaan Pungli Camat Kaduhejo, Desak Pemkab kabupaten Pandeglang copot jabatan
Pandeglang – Serikat Gerakan Mahasiswa Indonesia (SGMI) menyampaikan protes keras terhadap dugaan praktik pungutan liar yang dilakukan oleh Camat Kaduhejo. Dalam pernyataannya, Rapi Udin selaku Ketua SGMI Kecamatan Kaduhejo menilai bahwa tindakan camat tersebut telah mencoreng integritas pelayanan publik dan menciptakan iklim birokrasi yang koruptif.
Menurut SGMI, camat diduga kuat meminta setoran sejumlah Rp2,5 juta dari setiap desa setiap kali Dana Desa dicairkan. Dengan total 10 desa di Kecamatan Kaduhejo, praktik ini dinilai telah berlangsung secara masif dan merugikan kepentingan masyarakat desa.
“Dana Desa adalah hak masyarakat yang sudah diatur penggunaannya secara ketat oleh regulasi. Jika benar ada permintaan dana dari camat kepada desa-desa, itu adalah bentuk penyimpangan yang serius,” ujar Rapi Udin dalam konferensi pers yang digelar SGMI setempat.
SGMI menilai, selama masa kepemimpinannya, camat Kaduhejo juga tidak menunjukkan kinerja yang layak. Beberapa proyek desa bahkan disinyalir tidak jelas pertanggungjawabannya, yang mengindikasikan adanya pembiaran atau bahkan keterlibatan dalam praktik manipulasi data dan kegiatan.
Rapi Udin menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat kondisi ini. “Kami meminta Bupati Pandeglang untuk segera mengevaluasi dan mencopot camat dari jabatannya. Jika perlu, tempatkan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan sebagai bentuk pembinaan sekaligus sanksi moral,” tambahnya.
SGMI juga menyerukan agar Inspektorat Kabupaten Pandeglang segera melakukan audit dan pemeriksaan mendalam terhadap seluruh aktivitas keuangan desa selama camat tersebut menjabat. Jika ditemukan pelanggaran hukum, SGMI mendesak agar aparat penegak hukum segera menindaklanjutinya.
“Kami mahasiswa akan terus mengawal persoalan ini. Jangan sampai birokrasi dijadikan alat untuk memperkaya diri dengan mengorbankan hak rakyat,” tutup Rapi.
