Tantangan PMII dalam Perjuangan Demokrasi: Antara Idealisme dan Pragmatisme
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan organisasi kemahasiswaan yang lahir dengan semangat membentuk kader-kader intelektual, beriman, dan berkomitmen pada nilai-nilai keislaman serta kebangsaan. Dalam sejarahnya, PMII tidak hanya menjadi wadah pengkaderan, tetapi juga bagian penting dari gerakan demokrasi di Indonesia. Peran PMII dalam melawan otoritarianisme Orde Baru maupun dalam dinamika pasca-Reformasi menunjukkan posisi strategis organisasi ini dalam mendorong demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Namun, dalam perjalanannya, PMII menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah kecenderungan pragmatisme politik yang semakin menguat di kalangan kader maupun alumni.
Idealisme sebagai Dasar Gerakan
PMII sejak awal berdiri mewarisi tradisi intelektual Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), yang menekankan keseimbangan antara dzikir, fikir, dan amal sholeh. Artinya, setiap kader didorong untuk berpikir kritis, berdialog, serta mengambil peran dalam memperjuangkan keadilan sosial. Dalam kerangka ini, idealisme menjadi ruh pergerakan mahasiswa: berpihak kepada rakyat, kritis terhadap kekuasaan, serta konsisten menjaga nilai demokrasi.
Munculnya Pragmatisme
Namun, dalam praktiknya, idealisme tersebut sering berhadapan dengan realitas politik yang pragmatis. Banyak kader PMII yang setelah lulus masuk ke partai politik, birokrasi, atau lembaga negara. Fenomena ini pada dasarnya wajar, karena demokrasi membuka peluang bagi kader untuk berkontribusi di ruang publik. Akan tetapi, masalah muncul ketika orientasi kader dan alumni lebih condong kepada pencarian kekuasaan dan jabatan semata, bukan pada pengabdian untuk memperkuat demokrasi dan kepentingan rakyat.
Pragmatisme ini juga terlihat pada level mahasiswa. Tidak jarang aktivitas organisasi lebih diarahkan untuk membangun jejaring dengan elit politik ketimbang memperkuat basis intelektual dan advokasi masyarakat. Akibatnya, PMII rentan terjebak pada logika politik transaksional dan kehilangan daya kritis sebagai gerakan moral mahasiswa.
Dampak terhadap Perjuangan Demokrasi
Kecenderungan pragmatisme menimbulkan dilema besar bagi PMII. Di satu sisi, keterlibatan kader dalam politik praktis memang memberi ruang untuk memengaruhi kebijakan publik. Namun di sisi lain, pragmatisme justru mengikis identitas PMII sebagai gerakan moral dan intelektual. Jika kader terlalu larut dalam perebutan posisi, maka perjuangan demokrasi yang substansial seperti penguatan civil society, perlindungan kelompok marginal, atau pemberantasan korupsi menjadi terabaikan.
Selain itu, pragmatisme memperlemah konsolidasi internal. Kader cenderung terbelah berdasarkan dukungan politik, terutama menjelang pemilu. Fragmentasi ini berpotensi menurunkan soliditas organisasi dan menggeser orientasi kaderisasi dari penguatan intelektual menuju perebutan akses kekuasaan.
PMII ditantang untuk tetap konsisten sebagai gerakan moral dan intelektual mahasiswa, bukan hanya menjadi “tangga” menuju politik praktis.
