Bendum DPK KNPI Keroncong Peringati ASN Serta Kepala Desa Untuk Menjaga Netralitasnya Dalam Pilkada 2024
Pandeglang – Bendahara umum DPK KNPI kecamatan Koroncong berikan peringatan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya yang berprofesi sebagai Guru dan Pelayanan Kesehatan serta kepala desa dan perangkat desa di lingkungan Kecamatan Koroncong agar menjaga netralitas dan integritas nya dalam menghadapi Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Peringatan itu disampaikan Rachmawan kepada Media pada Senin (30/09) karna mengingat infromasi informasi yang ia terima soal Asn,tenaga pendidik guru dan tenaga kesehatan dan kepala desa khusus nya dilingkungan Kecamatan Koroncong diduga tidak netral dan terlibat dalam mensukseskan salah satu pasangan calon kepala daerah
“Sudah bukan isu lagi sebenarnya yang hari ini berkembang, informasi terkait pergerakan oknum ASN tersebut saat ini sudah mulai lakukan langkah langkah nyata seperti arahan untuk mendukung salah satu paslon, sampai bahkan diduga sudah lakukan pendistribusian mirip alat peraga kampanye,” Ungkapnya.
Kumpulan kumpulan ASN yang beberapa hari terakhir terlihat di beberapa lokasi seperti dilakukan di rumah milik salah satu oknum ASN yang menurutnya diduga merupakan kumpulan yang bersifat politis guna mensukseskan salah satu paslon peserta Pilkada 2024.
Racmawan juga membeberkan kemungkinan peta pergerakan yang bakal dipakai oknum oknum PNS yang didiuga sudah tidak netral tersebut, menurutnya kemungkinan pergerakan ini dilakukan secara terstruktur, masif dan terencana dari pemerintahan tingkat atas sampai bawah.
“Tapi kalo memang terbukti hal tersebut dilakukan, secara tidak langsung sudah merugikan paslon lain dan menguntungkan salah satu paslon, secara tidak langsung pula hal ini sudah mencederai Netralitas ASN dan Integritasnya harus di pertanyakan,” tambahnya.
Racmawan juga menambahkan bahwa dirinya dan rekan rekan nya akan terus memantau pergerakan oknum oknum ASN tersebut. apabila memang benar terbukti, dirinya tidak akan segan untuk melaporkan hal tersebut kepada yang berwenang sessuai pelanggaran yang di perbuat.
“Kami peringatkan kepada oknum oknum ASN atau pegawai pemerintahan yang berpenghasialn dari APBN atau APBD Kabupaten dan Privinsi, jgn hanya ASN, Kepala Desa dan BPD saja yang Diawasi, bahkan PLD, RT/RW yang terlibat politik politik praktis tersebut agar bersifat netral. kami juga tidak bakal segan apabila memang terbukti terlibat politik praktis, maka kami akan laporkan kepada yang berwenang sesuai dengan pelanggaran pelanggaran yang di perbuat,” Pungkasnya.
