BEM Universitas Saintek Muhammadiyah: Negara Gagal Memahami Masalah, Ketahanan Pangan Kok Diserahkan ke Polri?
Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Saintek Muhammadiyah (BEM USM) menyampaikan kritik terbuka dan tegas terhadap langkah pemerintah yang melibatkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam urusan ketahanan pangan nasional, (21/07/2025).
Langkah ini dinilai sebagai bentuk penyimpangan fungsi kelembagaan negara dan bukti nyata dari kegagalan pemerintah dalam memahami akar persoalan pangan di Indonesia.
Presiden Mahasiswa BEM USM, Radityo Satrio, menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah isu keadilan agraria dan kedaulatan ekonomi rakyat, bukan domain institusi penegak hukum.
“Apa benar negara kehabisan cara hingga menyerahkan urusan perut rakyat pada aparat bersenjata? Petani tak butuh pengamanan—mereka butuh pupuk, lahan, dan kebijakan adil. Polri bukan lembaga pangan!” tegas Radityo.
Kritik Tegas BEM USM:
• Polri bukan lembaga eksekutor kebijakan pangan—mereka bukan Kementerian Pertanian, bukan Bulog, dan bukan lembaga distribusi pangan.
• Melibatkan aparat dalam urusan pangan hanya akan memperluas pendekatan keamanan di sektor sipil yang seharusnya demokratis dan partisipatif.
• Pendekatan ini menunjukkan gagalnya pemerintah mengoptimalkan peran kementerian teknis, serta membuka ruang kekuasaan tunggal melalui aparat negara.
Radityo menambahkan, keterlibatan Polri dalam sektor pangan hanya akan menciptakan tumpang tindih wewenang, potensi penyalahgunaan anggaran, dan pergeseran fokus dari tugas utama aparat penegak hukum.
“Negara makin terlihat otoriter ketika segala urusan diserahkan pada aparat. Rakyat butuh keadilan pangan, bukan intimidasi berseragam,” tambahnya.
Tuntutan BEM USM:
1. Hentikan pelibatan Polri dalam urusan ketahanan pangan dan program sosial ekonomi lainnya.
2. Kembalikan Polri pada tugas utamanya: menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan melayani masyarakat.
3. Tegaskan fungsi dan tanggung jawab kementerian teknis dalam mengelola kebijakan pangan nasional.
4. Dorong reformasi agraria sejati dan keberpihakan anggaran pada petani dan nelayan, bukan pada institusi keamanan.
Penutup:
BEM USM percaya bahwa Indonesia membutuhkan tata kelola negara yang sehat dan fungsional. Ketahanan pangan tidak boleh ditangani dengan logika kekuasaan dan komando aparat. Saat aparat mulai panen, dan menteri hanya diam, maka demokrasi sedang berada dalam ancaman.
“Jangan jadikan Polri sebagai solusi semua masalah. Negara yang sehat adalah negara yang tahu batas fungsi lembaganya,” tutup Radityo.
