SABBA.id, Tangerang Raya – Ratusan warga Kelurahan Jatake, gelar aksi damai, blokade di depan gerbang SMA Negeri 11, Jalan Gatot Subroto,Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Senin (30/06/2025).
Aksi ini dipicu oleh kekecewaan atas proses penerimaan siswa baru (SPMB) tahun 2025 yang dinilai tidak transparan dan diskriminatif.
Massa aksi yang tergabung dalam Gabungan Masyarakat Jatake menutup akses masuk sekolah dan mendesak pihak sekolah agar menemui mereka Untuk meminta keadilan dan transportasi terkait SPMB di SMAN 11 Kota Tangerang, namun hingga aksi berlangsung berjam jam, tidak ada satu pun perwakilan sekolah yang keluar untuk berdialog.
Koordinator aksi, Mustafa Ali, menyebut bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari audiensi sebelumnya dengan pihak sekolah. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat meminta agar data pendaftaran siswa dapat diakses publik, sebagaimana pernah dilakukan tahun-tahun sebelumnya.
“Tahun ini sistem ditutup rapat. Berbeda dengan tahun 2024, di mana masyarakat bisa melihat siapa yang diterima lewat jalur zonasi, nilai tertinggi dan terendah, serta data domisili. Sekarang, semuanya tertutup dan tidak bisa diawasi,” ujarnya.
Lalu ia menambahkan, penutupan informasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Pihak sekolah berdalih hal ini merupakan perintah dari atasan, namun masyarakat menilai alasan itu tidak dapat membenarkan kurangnya transparansi.
Mustafa juga menyoroti kejanggalan dalam penentuan jalur zonasi dan prestasi. Ia menemukan bahwa nilai tertinggi dalam jalur domisili dibatasi di angka 87. Siswa dengan nilai lebih tinggi, seperti 88 atau 90, justru tidak diterima.
“Ini aneh. Seharusnya mereka masuk jalur prestasi. Tapi sekarang, jalur domisili dan prestasi seolah dicampur, tidak jelas mana yang mana. Ini menimbulkan kecurigaan,” tambahnya.
Data yang ditampilkan pun dianggap tidak utuh. Hanya nilai terendah yang diperlihatkan, tanpa informasi siapa saja siswa yang diterima dan melalui jalur apa. Menurut massa, ini membuat masyarakat tidak bisa menilai keadilan proses seleksi.
Ia mengatakan bahwa Warga Kelurahan Jatake meminta agar persoalan ini sampai ke Gubernur Banten, Andra Soni. Ia mengklaim sekitar 70% warga Jatake mendukung gubernur dalam Pilkada sebelumnya, sehingga kini merasa dikesampingkan.
“Kami sebagai kader dan warga Jatake kecewa. Sistem ini mencoreng nama baik beliau. Maka kami minta Pak Gubernur turun tangan dan memerintahkan pembukaan data SPMB secara terbuka,” kata dia.
Mustafa juga mengungkapkan bahwa 20 anak warga Jatake gagal diterima di sekolah tersebut, meskipun rumah mereka berada di dekat lokasi sekolah.
Padahal, menurutnya, SMA Negeri 11 Jatake dulunya dibangun dengan dukungan masyarakat setempat agar anak anak Jatake bisa sekolah dekat rumah.Karena belum ada tanggapan dari pihak sekolah, massa akan tetap bertahan dan menginap di depan sekolah. Mereka telah menyiapkan tenda sebagai bentuk protes lanjutan.
“Jika tidak direspons, kami akan ‘melukat’ di sini. Kami tidak akan pulang sebelum ada kejelasan dan keterbukaan dari pihak sekolah dan pemerintah,” tegasnya.
Selain itu, banyak wali murid dilaporkan merasa panik saat proses pendaftaran, bahkan ada yang terpaksa mendaftar ke sekolah jauh di luar wilayah.
Massa menuntut agar pemerintah memberikan opsi untuk meralat pilihan sekolah bagi siswa yang dirugikan akibat sistem yang tidak jelas ini. Hingga berita ini diturunkan, pihak SMA Negeri 11 Jatake belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa.
