KNPI Tangsel Kawal Open Bidding, Ingatkan Jangan Jadi Ajang Titipan Jabatan
SABBA.id, Tangerang Raya – Proses seleksi terbuka (open bidding) untuk pengisian lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Eselon II.b di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) kini memasuki tahap krusial.
Namun, di tengah bergulirnya tahapan rekam jejak dan tes kesehatan, sorotan tajam datang dari kelompok pemuda.
Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Selatan, Sopian Hadi Permana, memperingatkan agar proses seleksi ini tidak terjebak menjadi sekadar formalitas atau panggung bagi “titipan jabatan” tertentu.
“Open bidding ini jangan sampai hanya menjadi panggung formalitas untuk mengesahkan nama-nama yang sudah ‘dikondisikan’. Jika itu terjadi, semangat meritokrasi yang selama ini digaungkan hanya akan menjadi slogan kosong,” tegasnya dalam keterangannya, Rabu (25/3).
Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sebanyak 25 kandidat kini tengah bersaing memperebutkan lima kursi strategis, mulai dari Kepala BKAD, Dispora, Satpol PP, Disperindag, hingga Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
Menurutnya, posisi-posisi tersebut sangat vital dalam menentukan arah kebijakan dan kualitas pelayanan publik di Tangerang Selatan. Ia menambahkan, jika pertimbangan kedekatan lebih dominan dibanding kapasitas, maka masyarakatlah yang akan dirugikan.
“Publik berhak tahu siapa yang memiliki integritas dan siapa yang memiliki catatan masalah. Jangan sampai ada kandidat bermasalah yang justru diloloskan karena faktor non-teknis,” tambahnya.
Lebih lanjut, pihaknya mendesak Panitia Seleksi (Pansel) untuk membuka proses penilaian secara transparan, terutama dalam evaluasi rekam jejak.
Ia juga menekankan pentingnya keberanian kepala daerah untuk memilih pemimpin birokrasi yang bersih dan bervisi, bukan sekadar loyal secara politik.
“Keputusan akhir harus berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan kompromi politik. Tangsel butuh pemimpin birokrasi yang berani, bersih, dan punya visi, bukan sekadar loyal,” ujarnya.
Sebagai bentuk kontrol publik, KNPI Tangsel mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk aktif mengawal proses seleksi ini hingga tuntas.
Langkah ini dinilai penting guna memastikan ruang kompromi tertutup dan birokrasi diisi oleh figur-figur terbaik.
Kini, publik menanti apakah hasil open bidding ini akan benar-benar melahirkan pejabat profesional yang berintegritas, atau justru mengulang praktik lama yang sarat akan kepentingan tertentu.
