Rakyat Banten Kecam Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Yang Melakukan Kekerasan Seksual dan Menolak RUU TNI 2025
Pandeglang – Masyarakat dari berbagai elemen dan organisasi kepemudaan menggelar audiensi terkait kasus kekerasan seksual yang melibatkan seorang anggota DPRD, pada (28/3/2025).
Dalam pertemuan ini, masyarakat menuntut penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap pelaku, serta menyoroti adanya intervensi dan intimidasi yang terjadi selama proses hukum berlangsung.
Bagas Yulianto Selaku Koordinator Aksi dan Koordinator Bem Banten Bersatu mengkritik ketidakhadiran Ketua DPRD dalam audiensi ini. Ia menegaskan bahwa masyarakat tetap konsisten dalam menyuarakan hak rakyat dan menuntut agar pelaku dijatuhi hukuman seadil-adilnya.
Ia juga menyampaikan bahwa tindakan pelaku telah menyebabkan korban mengalami trauma dan gangguan psikologis, termasuk upaya penghapusan bukti di media sosial.
“Pelaku telah membuat si korban alami trauma dan gangguan psikologis, Oleh karena itu, masyarakat mendesak Ketua DPRD untuk segera hadir dalam pertemuan atau masyarakat akan melakukan aksi lanjutan di Labuan,” ujar Bagas.
Geri Wijaya dalam pernyataannya menekankan pentingnya pengawalan kasus ini agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses hukum. Ia menyoroti adanya intervensi dan intimidasi yang dapat menghambat keadilan bagi korban. Selain itu, masyarakat meminta kepastian mengenai sanksi tegas bagi pelaku.
Obby menyoroti bahwa tanggapan dari pihak terkait masih bersifat normatif dan belum menunjukkan ketegasan dalam menyikapi kasus ini.
Ia juga mengungkapkan bahwa kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik individu, tetapi juga instansi dan partai yang bersangkutan. Selain itu, ia menyebutkan bahwa permasalahan pinjaman online yang belum dibayarkan oleh pelaku semakin memperburuk situasi ini.
Dalam audiensi ini, Ketua Fraksi PKS, Dodi Setiawan menyatakan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian publik dan pihaknya telah melakukan pemanggilan serta klarifikasi terhadap pelaku. Ia menegaskan bahwa PKS berkomitmen untuk menjunjung tinggi norma dan moralitas.
Ia juga memastikan bahwa proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya dan partai akan mengambil langkah sesuai mekanisme yang berlaku.
Masyarakat menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga ada kepastian hukum yang adil bagi korban. Mereka meminta agar partai politik terkait tidak melindungi pelaku dan mendukung proses hukum yang transparan tanpa adanya intervensi.
Dengan adanya pernyataan ini, masyarakat berharap bahwa keadilan bagi korban segera ditegakkan dan tidak ada lagi upaya untuk menghalang-halangi proses hukum.
Masyarakat juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya kasus ini agar tidak ada pihak yang kebal hukum hanya karena kekuasaan dan uang.
