Mahasiswa Desak BK DPRD Pandeglang Tindak Tegas Oknum Anggota PKS Soal Dugaan Tindakan Asusila
SABBA.id, Pandeglang – Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia (DPW JPMI) Provinsi Banten mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pandeglang untuk segera memproses dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berinisial RR.
Oknum tersebut diduga terlibat dalam perbuatan asusila, amoral, dan kekerasan terhadap perempuan.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua BK DPRD Pandeglang beserta jajarannya, perwakilan Fraksi PKS, serta aparat Polres Pandeglang yang mengawal jalannya pertemuan.
Koordinator DPW JPMI Banten, Entis Sumantri, menyampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan kasus yang dinilai telah mencemarkan martabat institusi DPRD dan partai politik terkait.
“Ini bukan pertama kali terjadi, tetapi BK DPRD Pandeglang terkesan mengabaikan fakta-fakta yang ada. Padahal, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan aturan kode etik sudah jelas mengatur sanksi bagi pelanggaran etika dan disiplin anggota dewan,” tegas Entis pada Rabu, 30 April 2025.
Ia menambahkan, pihaknya telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Partai PKS dan BK DPRD, namun hingga kini belum ada kepastian tindakan tegas.
Entis juga mengkritik sikap BK DPRD yang dinilai tidak memahami aturan kehormatan dewan, termasuk UU Nomor 22 Tahun 2003 dan UU Nomor 32 Tahun 2004.
“Mereka bahkan mengaku tidak paham tentang kode etik. Ini hal yang konyol,” ujarnya.
DPW JPMI Banten berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk mendatangi DPP PKS untuk menuntut keadilan.
Hal senada, Koordinator DPW JPMI Banten Hatami Tanjung menegaskan bahwa aksi ini tidak akan berhenti sampai ada kejelasan.
“Wakil rakyat seharusnya menjadi teladan, bukan justru melakukan tindakan tercela. Kami akan kembali ke DPRD dengan jumlah massa yang lebih besar jika proses hukum tidak segera dijalankan,” pungkasnya.
BK DPRD Pandeglang hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut. Namun, desakan dari mahasiswa dan pemuda ini menyoroti pentingnya akuntabilitas pejabat publik dalam menjaga integritas moral sebagai representasi rakyat.
