SABBA.id, Tangerang Raya – Aliansi mahasiswa Kabupaten Tangerang menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Rabu (04/06/2025).
Mereka mengevaluasi 100 hari kerja Bupati Moch. Maesyal Rasyid. Aksi yang digelar BEM Rabu Banten Bersatu ini menyoroti minimnya realisasi kerja Pemkab dan penolakan Bupati serta Wakil Bupati menemui massa aksi.
Koordinator Lapangan Aliansi BEM, Akhmad Nawawi, menegaskan aksi ini bukan sekadar simbol. “Ini desakan nyata agar Pemkab segera bertindak atas persoalan rakyat,” tegasnya dalam orasi.
Dari pantauan media, pihak Pemkab hanya diwakili Sekda Soma Atmaja beserta sejumlah kepala dinas yang dinilai mahasiswa sebagai bentuk ketidakseriusan pemimpin.
Sembilan Tuntutan Konkret DisampaikanAliansi mahasiswa menyodorkan sembilan tuntutan kritis kepada Pemkab Tangerang:
1. Transparansi Proyek PIK : Mendesak keterbukaan informasi proyek strategis.
2. Revisi Regulasi & Sanksi: Pengesahan Perbub No. 12/2022 menjadi Perda dan pencopotan Kadishub atas kelalaian.
3. Penertiban Parkir Liar: Tindakan tegas terhadap maraknya parkir liar truk tanah.
4. Pemberantasan Calo: Hentikan praktik percaloan di layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
5. Penyelesaian Proyek Mangkrak: Percepat penyelesaian proyek infrastruktur yang terbengkalai.
6. Pencopotan Kadis DLHK: Akibat kegagalan pengelolaan dan pengawasan sampah di TPA Jatiwaringin.
7. Realisasi BOSDA: Cairkan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Dasar yang tertunda.
8. Rehabilitasi Sekolah: Perbaikan segera gedung sekolah yang rusak.
9. Penanggulangan Kemiskinan: Langkah serius menekan angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang.Pakta Integritas DimintaSebagai bukti komitmen, mahasiswa meminta Sekda Soma Atmaja menandatangani pakta integritas atau nota kesepahaman (MoU).
“Tujuannya menjamin pertemuan langsung dengan Bupati untuk menyerahkan naskah akademik solutif yang telah disusun mahasiswa,” kata dia.
Aksi ini menjadi penanda kritis generasi muda terhadap kinerja pemerintahan. Mahasiswa menegaskan, kepercayaan publik hanya bisa diraih melalui transparansi, partisipasi aktif masyarakat, dan akuntabilitas Pemkab Tangerang dalam menuntaskan persoalan-persoalan mendasar wilayahnya.
