SABBA.ID | Vaksin yang diproduksi oleh Sinovac pertama kali disuntikkan ke presiden Jokowi Dodo sebagai bentuk demonstrasi bahwa vaksin tersebut tidak berbahaya bagi tubuh manusia.
Sebagai informasi bahwa setiap produksi vaksin harus melalui tehapan pengujian yang dilakukan oleh lembaga otoritas tertentu.
Sementara SOPREMASI menyebutkan sampai hari ini perusahaan “Sinovac Biotech” sebagai produsen vaksin belum mengantongi hasil uji klinis, baik dari otoritas pemerintah China maupun “World Health Organization” untuk digunakan sebagai antibiotik terhadap Covid-19. Selasa (12/1/2021)
Hal tersebut menurut ketua Sopremasi dalam pernyataannya menyebutkan bahwa belum adanya publikasi resmi dari WHO yang menyatakan bahwa vaksin Sinovac layak untuk di gunakan, sehingga kemudian menurutnya menimbulkan dugaan-dugaan negatif dari berbagai pihak.
Diketahui sebelumnya, kelompok mahassiwa yang tergabung dalam Solidaritas Pergerakan Mahasiswa Indonesia (SOPREMASI) tengah melakukan kajian dan mendapatkan beberapa temuan dimana Sopremasi menilai terkait pemerintah Indonesia yang berani men-drive vaksin yang belum 100% teruji.
SOPREMASI berpendapat bahwa kerja sama antara “Sinovac Biotech” dengan pemerintah Indonesia dalam rangka vaksinasi cacat secara mekanisme.
“Pasalnya belum ada uji fase tahap 3 tetapi vaksin sudah ada di indonesia apa namanya kalau bukan terburu-buru?” Ungkap Ketua SOPREMASI. Muldiansyah dengan nada bertanya.
Dalam diskusi itu SOPREMASI menyentil terkait 50% standar klinis vaksin Sinovac yang belum diberikan oleh WHO sebagai legalitas internasional.
Selain itu pemerintah juga belum mengidentifikasi terkait efek samping vaksin terhadap mereka yang mengidap penyakit bawahan.
Lanjut muldiansyah “Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memiliki penyakit bawaan ketika di vaksin. Toh standarisasi internasional aja belum selesai”
Dengan langkah pemerintah yang terkesan buru-buru, tidak adanya transparansi informasi secara publik dan terkesan dipaksakan terkait vaksin Sinovac dari perusahaan Sinovac Biotech yang berasal dari China.
“Kami berharap vaksinasi yang terkesan di paksakan tidak merugikan masyarakat dan menjadi malapetaka masal yang mengerikan.” Tegasnya (Puja/Red).
