
Sabba.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten menyoroti penetapan kawasan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, dalam delineasi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026.
GMNI Banten menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena berpotensi mengancam kelestarian ekosistem laut, kawasan konservasi, serta ruang hidup masyarakat pesisir. Meskipun penetapan WUP tidak secara otomatis menjadi izin pertambangan, pemerintah tetap harus memastikan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup.
Ketua GMNI Provinsi Banten, Zein Nasution, menegaskan bahwa Ujung Kulon tidak boleh dijadikan objek eksploitasi ekonomi yang mengabaikan kepentingan ekologis dan masyarakat.
Selain itu, GMNI Banten juga menyoroti wacana translokasi Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Menurut GMNI, setiap rencana pemindahan satwa langka harus didasarkan pada kajian ilmiah yang transparan dan komprehensif, dengan tetap mengutamakan perlindungan habitat aslinya.
Dalam perspektif Marhaenisme, GMNI Banten menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan demi kepentingan segelintir kelompok pemodal. Ancaman terhadap Ujung Kulon bukan hanya persoalan konservasi Badak Jawa, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup nelayan dan masyarakat pesisir Banten.
Atas dasar tersebut, GMNI Provinsi Banten menyampaikan lima tuntutan:
1. Mendesak Menteri ESDM mengevaluasi dan mencabut penetapan perairan sekitar Ujung Kulon dari delineasi WUP.
2. Menolak ekspansi pertambangan yang berpotensi merusak ekosistem dan lingkungan hidup di wilayah Banten.
3. Mendesak Kementerian Kehutanan memastikan setiap rencana translokasi Badak Jawa berdasarkan kajian ilmiah serta mengutamakan perlindungan habitat aslinya.
4. Mendesak pemerintah melibatkan masyarakat lokal dan nelayan dalam setiap kebijakan tata ruang yang berdampak terhadap ruang hidup mereka.
5. Menuntut penghentian aktivitas yang terbukti mengancam biodiversitas dan kelestarian lingkungan Ujung Kulon.
GMNI Banten menegaskan bahwa penyelamatan Badak Jawa harus berjalan seiring dengan perlindungan habitat aslinya. Pemerintah tidak boleh berbicara tentang konservasi, tetapi mengabaikan kebijakan yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan.
“Ujung Kulon bukan ruang transaksi komoditas dan bukan objek eksploitasi pertambangan. Ujung Kulon merupakan benteng ekologi Banten yang wajib kita lindungi demi keberlangsungan kehidupan dan generasi mendatang,” tegas Zein Nasution.
