SABBA.ID | Serang – Dalam kegiatan audiensi bersama Komisi V DPRD Banten dan Disnaker di aula rapat Komisi V pada Selasa (23/3), Ikatan Mahasiswa Kramatwatu (IMK) membahas beberapa poin penting yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Kramatwatu.
Ketua Umum IMK M. Iqbal Elbatan menyampaikan beberapa isu yang berkaitan dengan 2 perusahaan di daerah Kramatwatu.
“Disini ada dua isu yang kita angkat. Pertama, masalah karantina dari perusahaan PLTU Jawa 7 yang dianggap oleh masyarakat dan sudah kita kaji bahwa sudah tidak manusiawi. Karantina ini tidak membuat sejahtera pegawai, melainkan membuat psikis mereka tersiksa. Hadirnya kita sebagai perwakilan masyarakat Kramatwatu untuk mengawal kasus tersebut. Kedua, masalah ketenagakerjaan. Kita ketahui bersama, provinsi Banten sudah 3 kali berturut-turut menjadi penyumbang pengangguran tertinggi nomor 1 di Indonesia dengan Kabupaten Serang menjadi yang tertinggi tingkat pengganggurannya. Komisi V seharusnya bisa lebih memperhatikan permasalahan tersebut”. Ujarnya
Ia juga menyampaikan beberapa temuan yang IMK dapatkan di lapangan terkait isu yang dibahas.
“Terdapat dua perusahaan besar yang terletak di daerah Kramatwatu, yaitu PLTU Jawa 7 dan PT. Wilmar. Terdapat tiga desa yang letaknya tidak jauh dari PT. Wilmar yakni Desa Terate, Teluk Terate dan Tonjong. Kita mendapat data dari Karang Taruna Tonjong bahwa hanya 24 orang saja yang bekerja di PT. Wilmar serta lebih dari 400 orang menjadi penganggur di desa ini dengan persentase 70% diatas 25 tahun dan 30% sisasanya dibawah usia tersebut. Data ini terjadi akibat aturan dari PT. Wilmar yang mengharuskan pekerja maksimal berusia 25 tahun”. Ungkapnya.
Salah satu anggota IMK yang tidak mau disebutkan namanya memberikan tambahan terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.
“Sudah hampir 2 tahun karyawan dituntut untuk tidak keluar walaupun mereka adalah pribumi. Hasil investigasi kami mengungkapkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh karyawan. Pertama, untuk masalah kenyamanan, para karyawan merasa tertekan karena tidak diperbolehkan untuk izin keluar dari perusahaan dengan alasan apapun. Selajutnya, fasilitas yang kurang memadai seperti tempat tidur, mess, dan makanan yang menyatu dengan hidangan china sehingga nafsu makan terganggu. Kemudian pegawai diharuskan untuk melakukan test swab sebanyak 3 kali dalam seminggu. Dan jika reaktif akan dikarantina di luar selama 1 bulan ditambah 14 hari di dalam perusahaan. Mereka yang dikarantina hanya diberi makan tanpa adanya asupan vitamin yang memadai. Masalah gaji, jika ada karyawan yang berhenti atau diberhentikan, mereka tidak mendapat jatah pesangon. Kami harap anggota dewan khususnya dari Komisi V untuk turun ke lapangan dan melihat secara langsung kondisi di perusahaan tersebut”. Tuturnya.
Salah satu perwakilan dari Disnaker yang hadir, Luky Ahmad Rizal, memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang dibahas. Menurutnya, perusahaan terkait sudah menjalankan prosedur yang semestinya.
“PLTU Jawa 7 ini merupakan salah satu objek vital nasional. Perusahaan ini bukan tidak mengizinkan karyawannya untuk tidak keluar, melainkan waktunya yang diatur sedemikian rupa. Alasannya karena mereka mengoperasikan mesin pembangkit listrik yang tentunya tidak bisa ditinggalkan. Peraturannya adalah pada saat yang di dalam akan izin keluar, tenaga penggantinya harus sudah siap dan steril. Karyawan yang ingin izin keluar harus memberitahu pihak perusahaan maksimal 2 minggu sebelum waktu keluarnya karyawan. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan kerja serta menyiapkan karyawan pengganti yang sehat dan berkompeten. Kemudian yang saya ketahui adalah bahwa pihak PLTU mengkarantina karyawannya di dalam, bukan di luar wilayah perusahaan. Setelah kami telusuri, fasilitas mess yang dipermasalahkan itu adalah karyawan PT. Wilmar, bukan dari PLTU”. Paparnya.
“Untuk masalah tenaga kerja, pribumi dari Desa Tonjong memang masih sedikit yang dipekerjakan, tetapi dominan dari Desa Teluk Terate dan Terate. Berdasarkan data yang kami terima, untuk tenaga kerja lokal banyak diserap dari Desa Teluk Terate dan Terate. Namun untuk jumlah pastinya kami belum terima”.
Nawa Said Dimyati selaku Wakil Ketua DPRD Banten mengatakan akan sesegera mungkin mengadakan audiensi lanjutan dengan pihak yang terkait.
“Secepatnya akan kita agendakan audiensi lanjutan, kalo perlu minggu depan”. Ucapnya
