Pemkab Pandeglang Bergerak Cepat Tangani Warga Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni
Pandeglang— Pemerintah Kabupaten Pandeglang terus menunjukkan kepedulian dan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan perhatian dan penanganan sosial.
Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang , Pemerintah Kabupaten Pandeglang melakukan verifikasi terhadap masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Babakan Kalanganyar, Kecamatan Pandeglang. Kegiatan tersebut dilakukan bersama pihak kelurahan setempat untuk memastikan kondisi rumah dan keadaan masyarakat secara langsung di lapangan.
Verifikasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menentukan langkah penanganan yang tepat. Sebagai tindak lanjut, masyarakat yang telah diverifikasi akan diusulkan dalam kegiatan pembangunan RTLH Provinsi Banten sesuai dengan mekanisme dan ketentuan program yang berlaku.
Tidak hanya dari sisi perbaikan hunian, Pemerintah Kabupaten Pandeglang melalui Dinas Sosial juga melakukan asesmen terhadap keluarga yang tinggal dalam kondisi rumah tidak layak huni di wilayah Kecamatan Pandeglang. Asesmen dilaksanakan bersama pendamping PKH, pihak kecamatan, serta kelurahan setempat.
Dalam kegiatan tersebut, Dinas Sosial turut memberikan bantuan sembako dan kids ware untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga.
Pemberian bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah sekaligus bagian dari respons terhadap kondisi masyarakat yang membutuhkan dukungan.
Hasil asesmen selanjutnya akan menjadi dasar untuk melakukan penanganan secara lebih terpadu. Dinas Sosial akan memastikan bantuan sosial seperti PKH, bantuan sembako, dan PBI yang diterima keluarga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Perkim untuk mendorong perbaikan kondisi rumah serta dengan puskesmas setempat terkait kebutuhan kesehatan keluarga.
Selain itu, koordinasi dengan DP2KBP3A akan dilakukan untuk memberikan edukasi mengenai perencanaan keluarga dan kontrasepsi sesuai kebutuhan.
Pemerintah juga akan memastikan anak-anak dalam keluarga tersebut mendapatkan akses pendidikan, termasuk melalui program Sekolah Rakyat sesuai hasil asesmen dan ketentuan yang berlaku.
Penanganan masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni tidak hanya berkaitan dengan kondisi bangunan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan kesejahteraan keluarga. Karena itu, pemerintah terus mendorong sinergi lintas sektor agar setiap persoalan masyarakat dapat ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pandeglang menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan bergerak bersama masyarakat.
Setiap kondisi yang ditemukan di lapangan diupayakan mendapatkan tindak lanjut sesuai kewenangan dan program yang tersedia.
