Robi Priyatna Dukung Suyudi Ario Seto sebagai Figur Potensial Pimpin Polri
Robi Priyatna pemuda Banten yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Banten serta aktif sebagai fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2024–2026 menyampaikan dukungannya terhadap Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen Pol. Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke depan.
Menurutnya, dukungan tersebut didasarkan pada rekam jejak panjang, pengalaman struktural, serta perjalanan karier Komjen Pol. Suyudi Ario Seto di lingkungan kepolisian yang dinilai menunjukkan proses pembentukan kepemimpinan secara bertahap.
“Kepemimpinan di institusi besar seperti Polri membutuhkan figur yang memiliki pengalaman lapangan, pemahaman organisasi, serta kemampuan manajerial yang teruji. Rekam jejak Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menunjukkan pengalaman dari tingkat kewilayahan hingga tingkat pusat,” ujar pernyataan tersebut.
Dalam perjalanan kariernya, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto pernah menduduki sejumlah posisi strategis, di antaranya sebagai Kapolres di beberapa wilayah, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Wadirtipideksus) dan Wakil Direktur Tindak Pidana Siber (Wadirtipidsiber) Bareskrim Polri, hingga menjabat sebagai Kapolda Banten. Pengalaman tersebut dinilai menjadi indikator bahwa dirinya memiliki pemahaman mengenai aspek operasional, penegakan hukum, serta tata kelola organisasi kepolisian.
Selain pengalaman di lingkungan Polri, kinerja Komjen Pol. Suyudi Ario Seto selama menjabat sebagai Kepala BNN RI juga menjadi salah satu alasan munculnya dukungan tersebut. Upaya pengungkapan dan penggagalan jaringan narkotika yang dilakukan BNN RI dinilai sebagai bentuk kontribusi dalam menghadapi persoalan penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia.
“Pemberantasan narkoba membutuhkan kepemimpinan yang konsisten, strategi yang kuat, serta kemampuan membangun koordinasi lintas sektor. Kinerja yang ditunjukkan BNN RI menjadi bagian penting dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak peredaran narkotika,” lanjutnya.
Dari perspektif tata kelola kelembagaan, pergantian kepemimpinan dalam organisasi besar seperti Polri merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan menjaga kesinambungan, adaptasi, dan peningkatan kualitas institusi. Menurutnya, proses penentuan pimpinan Polri perlu mempertimbangkan aspek kompetensi, pengalaman, integritas, serta kebutuhan organisasi.
Penunjukan Kapolri sendiri memiliki mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk proses pengusulan oleh Presiden dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Ia menilai momentum evaluasi dan penyegaran struktural di tubuh Polri menjadi bagian dari proses penguatan institusi agar mampu menjawab tantangan keamanan nasional yang semakin kompleks.
“Polri membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga profesionalitas, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap proses pergantian kepemimpinan perlu melihat kapasitas dan rekam jejak calon pemimpin secara objektif,” tutupnya.
