Kemerdekaan adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang diidamkan oleh setiap individu, tak terkecuali perempuan. Dalam perjuangan menuju kemerdekaan, sering kali fokus tertuju pada peran laki-laki sebagai pejuang dan pemimpin. Namun, sejarah mengajarkan bahwa kemerdekaan bukanlah hak yang eksklusif bagi satu jenis kelamin saja. Perempuan juga memiliki andil penting dalam perjuangan dan deklarasi Indonesia sebagai negara merdeka.
Dalam kilas balik memahami perjuangan kemerdekaan Indonesia, kita tak boleh melupakan peran istimewa perempuan. Salah satu tokoh perempuan yang turut ambil bagian dalam proklamasi kemerdekaan adalah Fatmawati Soekarno, istri Bung Karno, Presiden pertama Indonesia. Fatmawati memiliki peran penting dalam mendukung pergerakan kemerdekaan serta menggerakkan semangat perlawanan melalui aksi-aksi sosial dan moral.
Indonesia, sebuah negara dengan sejarah perjuangan kemerdekaan yang mendalam masih menyimpan satu sisi kisah yang seringkali terlupakan; ketidakmerdekaan perempuan di negeri sendiri. Meski negara telah merdeka selama lebih dari tujuh puluh tahun, perjuangan menuju kemerdekaan yang hakiki bagi perempuan masih terus berlanjut hingga saat ini.
Meski akses terhadap pendidikan semakin merata, ketidaksetaraan gender masih terasa dalam dunia pendidikan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Keterbatasan ekonomi dan budaya masih menjadi faktor utama yang menghambat perempuan untuk mengakses pendidikan setara.
Kekerasan terhadap perempuan juga masih menjadi isu serius di Indonesia. Data menunjukkan bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan perdagangan manusia masih tinggi. Perempuan adalah kelompok yang rentan mengalami kekerasan, menurut data simfoni PPA tahun 2021 terjadi 8,686 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan korban sebanyak 8,763 dan terus mengalami peningkatan hingga saat ini. Kekerasan fisik dan psikis yang paling sering terjadi pada perempuan dewasa dan sebagian besar terjadi di lingkungan rumah tangga (KDRT). Meskipun telah ada upaya hukum untuk melindungi perempuan, namun dalam implementasinya belum optimal. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan kualitas layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan meningkatkan edukasi pencegahan kekerasan.
Ketertindasan perempuan di Indonesia bukanlah nasib yang tidak bisa diubah. Langkah-langkah nyata dapat diambil untuk memajukan perempuan dan menciptakan kesetaraan gender yang sejati. Melalui pendidikan yang merata, peluang kerja yang adil, perlindungan terhadap kekerasan, dan partisipasi politik yang inklusif adalah beberapa langkah yang dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih merdeka bagi seluruh warganya tanpa memandang jenis kelamin, karena kemerdekaan Indonesia yang diperoleh 78 Tahun yang lalu bukan hanya milik laki-laki.
Pada saat ini, pemerintah Indonesia terus mendorong upaya pemberdayaan perempuan dan pemerataan akses bagi perempuan di segala bidang untuk mencapai kesetaraan gender, namun untuk mencapai hal tersebut tidak ada satu pihak pun yang dapat bekerja sendiri. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, lembaga masyarakat, akademisi, media, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya hingga masyarakat umum harus bergerak bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi, dan memperkuat komitmen.
Semarak momen perayaan kemerdekaan Indonesia ke 78 Tahun yang begitu meriah di seluruh pelosok negeri, marilah kita anggap sebagai waktu yang tepat untuk bersama-sama mengingat bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa tercapai ketika semua warganya, baik laki-laki maupun perempuan, merasakan keadilan, kesetaraan, dan kemakmuran yang sama. Mari bersama-sama mengatasi tantangan ketidakmerdekaan perempuan dan menjadikan Indonesia tempat di mana semua masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan makna sejati dari kemerdekaan.
Perempuan harus memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pembangunan demi tercapainya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Pemerataan akses bagi perempuan dalam segala aspek pembangunan adalah komitmen penting untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil, damai, dan inklusif.
