SABBA.id, Tangerang Raya — Tokoh masyarakat membantah tuduhan menguasai Masjid Al Muhajirin Kompleks Buana Permai RW 09, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang.
Isu tersebut mencuat setelah Notaris Bambang Suwondo bersama empat orang lainnya membentuk Yayasan Al Muhajirin tanpa melibatkan tokoh pendiri masjid maupun masyarakat setempat.
Bahkan, sebagian besar pendiri yayasan lama yang berdiri sejak tahun 2000 dengan nama yang sama, yakni Yayasan Al Muhajirin, juga disebut tidak diundang dalam pembentukan yayasan baru tersebut. Namun, hal ini perlu diluruskan di kalangan masyarakat.
Ketua RW 09 Cipondoh, Mulyo Wibowo, menegaskan bahwa klaim menguasai yayasan dengan aset masjid seluas 1.500 meter persegi tidak benar. Menurutnya, lahan tersebut merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) milik pemerintah yang disediakan untuk pembangunan Tempat Pembangunan Al-Qur’an (TPA).
“Tidak ada niatan yayasan untuk menguasai aset yang ada. Yayasan ini justru hadir untuk menyediakan sarana dasar bagi anak-anak, seperti pembangunan TPA dan TK yang berdiri atas swadaya masyarakat. Sejak komplek ini ada pada 1988, manfaatnya sudah banyak dirasakan warga,” jelas Mulyo, kepada awak media pada Minggu malam, 28 September 2025 di Masjid Al Muhajirin.
Pengurus yayasan, Yohanes Supardi, juga membantah tuduhan tersebut. Ia memaparkan bahwa kegiatan pendidikan di bawah naungan yayasan berjalan baik, dengan jumlah murid yang terus berkembang. Keterlibatan beberapa pihak ini dinilai baik dan berjalan sebagaimana mestinya.
“TPA berjalan dengan baik, saat ini ada 65 anak yang mengaji. Untuk TK ada 22 murid, dengan 3 pendidik TPA, 3 pendidik TK, dan 1 petugas kebersihan,” katanya.
Ia juga menyesalkan namanya ikut terseret dalam pemberitaan yang berkembang dan menyebut hal tersebut sangat tidak berdasar.
Menurutnya, selama ini dirinya hanya berfokus pada kegiatan sosial dan pendidikan di bawah yayasan, tanpa pernah terlibat dalam urusan kepemilikan aset masjid.
“Nama saya juga ikut disebut dalam pemberitaan, padahal sedikit pun tidak ada niat untuk menguasai. Kami pengurus tidak mendapat honor sepeser pun. Ini murni dari umat untuk umat, dari masyarakat untuk masyarakat,” tegasnya.
Tokoh masyarakat, H. Sumitro, menilai isu yang beredar sangat keliru. Menurutnya, pihak-pihak yang disebut justru merupakan orang-orang yang telah berjasa dalam pembangunan masjid.
“Kita sebagai orang muslim seharusnya bersyukur masih ada yang peduli dengan sarana ibadah. Mereka yang disebut dalam pemberitaan seolah ingin menguasai masjid, padahal justru mereka yang berjuang. Jadi, tidak ada yang menguasai. Memangnya siapa yang ingin menguasai?” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan masjid dilakukan secara terbuka melalui pemilihan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) setiap tiga tahun sekali, di mana pengurus dipilih langsung oleh masyarakat. Dengan mekanisme itu, ia menegaskan tidak ada pihak yang bisa menguasai masjid secara sepihak.
“Setiap tiga tahun ada pemilihan DKM, pengurus dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi, tidak ada yang menguasai. Mereka yang disebut malah sangat berjasa. Saya sendiri sudah 13 tahun jadi sekretaris DKM dan tidak pernah menerima gaji. Semua jelas dan transparan,” ungkap Sumitro.
Mantan Ketua DKM periode 2021–2023, Mahfudin, turut menyayangkan adanya pemberitaan yang menyinggung persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa selama ini kegiatan masjid selalu berjalan positif dan membawa manfaat bagi warga.
“Dengan bimbingan para tokoh, kami selalu berusaha menjaga ukhuwah islamiyah. Kami ikhlas, dan banyak pihak yang membantu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memakmurkan masjid,” tuturnya.
Mahfudin juga menambahkan bahwa kekompakan warga sudah terjalin lama dan kegiatan masjid terus hidup dengan partisipasi masyarakat. Pasalnya, kegiatan bernuansa kebersamaan ini sudah bagian dari kajian warga setiap harinya.
“Saya kaget membaca pemberitaan itu, padahal kami selalu guyub. Setiap pagi ada kajian Subuh, Jumat malam ada pengajian, pengajian ibu-ibu, hingga ngopi bareng setelah kegiatan. Kekompakan ini saya bawa juga ketika menjadi pengurus DKM Al Azhar di Bandung,” jelasnya.
Sementara itu, warga setempat, Asep Setiawan, menilai keberadaan yayasan murni untuk kepentingan sosial dan pendidikan, tanpa tujuan komersial. Ia sebagai warga pun turut menyesali dan terheran-heran dengan adanya isu permasalahan tersebut.
“Saya sebagai warga, meskipun bukan pengurus, melihat langsung bahwa yayasan ini tidak ada unsur komersial. Yang penting yayasan ini menjadi wadah untuk anak-anak. Saya heran kenapa tiba-tiba ramai, padahal saya lihat tidak ada masalah. Yang aktif pasti selalu diajak dalam kegiatan,” katanya.
Para tokoh dan pengurus berharap isu yang berkembang tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Mereka menegaskan yayasan dan pengurus masjid bekerja semata-mata untuk kepentingan umat, menjaga kerukunan, serta memakmurkan Masjid Al Muhajirin yang telah menjadi pusat kegiatan warga sejak lama.
