SABBA.ID- Kalangan anggota DPR RI menilai Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) yang disalurkan pemerintah masih belum efektif untuk mendorong perekonomian.
Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin meminta pemerintah bersinergi dengan lebih baik agar penyaluran bantuan terhadap UMKM menimbulkan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, saat ini masih ada sejumlah kendala dalam penyaluran bantuan di tengah pandemi.
Salah satu hal yang disorot Mukhtarudin adalah bantuan yang harus lewat layanan perbankan.
“Sekarang banyak UMKM yang belum tersentuh layanan perbankan, jadi kesulitan begitu pemerintah mau menyalurkan bantuan bagi mereka. Soalnya bantuan harus ditransfer melalui rekening, sementara banyak UMKM belum terkoneksi jaringan bank,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Senin (23/11/2020).
Politisi Partai Golkar ini juga mempertanyakan ketersediaan basis data.
Pandangan senada juga disuarakan anggota Komisi VI lain, Marwan Jafar. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menyebut basis data akan jadi aspek penting. Adanya basis data dinilainya bisa membuat BUMN-BUMN di Indonesia mengambil kebijakan yang linear, sehingga pada akhirnya UMKM akan diuntungkan.
“Kalau satu pintu enak, pemerintah tinggal mengkaji lintas kementerian dan dipasrahkan ke kementerian/lembaga yang membawahi UMKM itu,” kata dia.
Adanya sinergi kemudian dinilai anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS, Amin Ak dapat memunculkan berbagai dampak positif.
“Harus ada sinergi dengan seluruh stakeholder, sehingga produk-produk UMKM dan Ultra Mikro bisa lebih cepat diserap pasar. Juga perlu optimalisasi dukungan anggaran yang memadai,” tuturnya.
Baik Mukhtarudin, Marwan maupun Amin juga kompak mengutarakan persetujuan mereka bila pemerintah hendak membentuk holding BUMN yang fokus ke sektor UMKM.
Setahun lalu, Presiden Jokowi sempat mengutarakan keinginannya agar pemberdayaan UMKM melalui pembentukan holding bisa segera dilakukan.
“Saya juga sudah melihat, sudah terbentuk kelompok-kelompok usaha yang nanti akan menjadi cluster. Dan saya sudah sampaikan ke Menko Ekonomi agar cluster ini dipayungi lagi oleh sebuah, kayak diholdingkan,” ujar Jokowi Desember 2019 lalu.
