(Kades Labuan Toposo, Liswanto (Foto:ist)
Donggala, Sabba.id- Kepala Desa Labuan Toposo, Liswanto menanggapi santai terkait aksi puluhan warga Desa Labuan Toposo yang melakukan aksi demontrasi di Kantor Kecamatan, pada Selasa siang (26/9/2023).
Liswanto mengatakan, masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan penilaiannya terhadap pemerintah. Namun, kata dia, dalam menyampaikan pendapat dan tuntutan harus didukung oleh data-data yang valid.
“Iya setiap warga berhak untuk menyampaikan pendapat, tapi perlu bukti yang otentik,” kata Liswanto saat dikonfirmasi pers.
Terkait puluhan warga yang melakukan aksi demontrasi tersebut, Liswanto menduga aksi demontrasi itu kental akan muatan politik, sebab korlap dalam aksi tersebut merupakan mantan calon kades.
Liswanto juga menyebut bahwa sebagian warga yang ikut dalam aksi tersebut tidak mengetahui titik persoalan.
“Jangan sampai politisasi, karena korlapnya saja mantan calon kades yg tdk terpilih. Terus di situ ada juga mantan calon kades lainya ikut aksi”.
“Selanjutnya warga yg ikut demo itu warga yg tidak tau apa-apa,” katanya.
Lebih lanjut, Liswanto juga menanggapi tuntutan warga yang mengkritisi keputusannya memberhentikan aparat desa yang dinilai melanggar surat edaran Kemendagri dan surat edaran Bupati.
Menurut Liswanto hal tersebut Ia lakukan justru untuk menertibkan pemerintahan.
“Saya hadir menertibkan pemerintahan, Karena ada Permendagri 67 THN 2017, salah satu syarat perangkat itu wajib Sekolah SLTA. Tapi di lapangan kadusnya tamat SD (Sekolah Dasar),” kata Dia.
Menurut Liswanto, keputusannya tersebut sudah sesuai aturan dan jutsru sebagian besar perangkat desa yang di angkat oleh pemerintahan sebelumnya yang tidak sesuai prosedur.
“Malah saya ikut prosedur. Mereka yg di angkat saat itu (Pemerintahan Kades lama-Red) yang tidak prosedur karena tidak ada tahapan penjaringan sesuai perintah UU (undang-undang),” kata Liswanto.
Sebelumnya diberitakan bahwa puluhan warga Desa Labuan Toposo melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Kecamatan Labuan, Selasa 26 September 2023.
Dalam aksi demontrasi tersebut, warga menuntut pemerintah agar segera memberhentikan Liswanto dari jabatan Kepala Desa Labuan Toposo. (Arf)
