Terpilih Pimpin PERMIKOMNAS RI, Desta Maujudillah Dorong Organisasi Jadi Ruang Karya dan Lokomotif Perjuangan Transformasi Digital

SABBA.ID – Desta Maujudillah resmi terpilih sebagai Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional (PERMIKOMNAS RI) melalui Musyawarah Nasional (Munas) yang diselenggarakan pada Sabtu, 7 November 2026, di Universitas Negeri Manado (UNIMA), Sulawesi Utara. Terpilihnya Desta menjadi momentum baru bagi organisasi untuk memperkuat peran mahasiswa informatika dan komputer dalam pengembangan inovasi teknologi sekaligus mengawal arah transformasi digital Indonesia.
Dalam pernyataan perdananya pascapemilihan, Desta menegaskan komitmennya untuk menjadikan PERMIKOMNAS RI sebagai ruang kolektif bagi mahasiswa informatika dan komputer dalam mengembangkan karya, inovasi, riset, serta implementasi keilmuan teknologi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, mahasiswa informatika dan komputer tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pengguna teknologi. Lebih dari itu, mahasiswa harus mampu mengambil peran sebagai pencipta inovasi, pengembang solusi, sekaligus kelompok intelektual yang turut menentukan arah perkembangan teknologi di Indonesia.
“Saya ingin menjadikan PERMIKOMNAS sebagai ruang karya dan inovasi teknologi mahasiswa. Kita memiliki potensi sumber daya manusia yang besar, tersebar di berbagai daerah dan perguruan tinggi. Potensi ini harus dikonsolidasikan menjadi kekuatan kolektif yang mampu melahirkan produk, riset, dan inovasi yang memiliki kebermanfaatan nyata,” ungkap Desta.
Lebih jauh, Desta menekankan bahwa orientasi PERMIKOMNAS RI tidak boleh berhenti pada pengembangan kapasitas internal organisasi. Organisasi ini juga harus mengambil peran strategis sebagai lokomotif perjuangan mahasiswa dalam mengawal transformasi digital nasional.
Baginya, transformasi digital tidak cukup diukur dari pesatnya perkembangan teknologi, pembangunan infrastruktur, maupun lahirnya berbagai inovasi. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan pemerataan akses dan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh manfaat dari kemajuan teknologi.
“Berbicara transformasi digital bukan hanya tentang seberapa cepat teknologi itu hadir, tetapi juga tentang siapa yang bisa mengakses dan merasakan manfaatnya. Jangan sampai kemajuan teknologi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara masyarakat di berbagai daerah masih kesulitan mendapatkan akses internet dan infrastruktur digital yang memadai. Pemerataan harus menjadi bagian utama dari agenda transformasi digital kita,” tegasnya.
Dalam mengawal isu strategis nasional, Desta turut menyoroti implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Menurutnya, keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa disertai kepastian implementasi, pengawasan yang efektif, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat di ruang digital.
Ia menegaskan perlindungan data pribadi merupakan bagian penting dari upaya membangun ekosistem digital yang aman dan berkeadilan. Negara harus memastikan bahwa data pribadi masyarakat tidak menjadi objek eksploitasi akibat lemahnya pengawasan maupun tata kelola sistem digital.
Selain itu, Desta juga menyoroti rencana pembangunan infrastruktur pusat data dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di kawasan Jatiluhur. Menurutnya, pembangunan infrastruktur teknologi berskala besar harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, ekonomi, serta tata kelola sumber daya secara transparan.
“Masyarakat berhak mengetahui apa yang sedang dibangun di sekitar mereka, bagaimana dampaknya, dan apa konsekuensinya dalam jangka panjang. Pembangunan infrastruktur digital, termasuk pusat data dan AI, tidak boleh hanya dilihat dari nilai investasi dan kecanggihan teknologinya. Kita juga harus mempertanyakan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan, ketersediaan sumber daya, dan kehidupan masyarakat, bahkan dalam rentang 5 hingga 40 tahun ke depan,” tambahnya.
Desta menilai bahwa mahasiswa informatika dan komputer memiliki tanggung jawab intelektual yang lebih luas daripada sekadar mengikuti perkembangan teknologi. Mahasiswa harus mampu membaca persoalan, mengkritisi kebijakan, mengidentifikasi dampak, serta menghadirkan alternatif solusi berdasarkan keilmuan dan kepentingan masyarakat.
Untuk mewujudkan agenda tersebut, kepemimpinan baru PERMIKOMNAS RI diharapkan dapat memperkuat konsolidasi antarwilayah, membangun ekosistem kolaborasi, serta memperluas kemitraan dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, industri, perguruan tinggi, hingga masyarakat sipil.
Ke depan, PERMIKOMNAS RI diharapkan tidak hanya tumbuh menjadi organisasi yang besar secara struktural, tetapi juga kuat secara intelektual, produktif dalam menghasilkan karya, serta memiliki keberanian untuk mengambil sikap terhadap berbagai persoalan transformasi digital di Indonesia.
“Pada akhirnya, kita ingin memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya menjadi instrumen kemajuan, tetapi juga menjadi alat untuk menghadirkan keadilan dan kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.





