
Penyematan nama Ar-Rustandi pada mushala di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang memantik silang pendapat di ruang publik. Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat menyoal penggunaan nama yang identik dengan Wali Kota Serang Budi Rustandi itu karena dinilai beraroma politisasi fasilitas publik.
Di tengah riuh rendah kritik tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang meminta publik menahan diri. Organisasi mahasiswa ini menilai perdebatan mengenai nama tempat ibadah tersebut sudah melenceng dari persoalan utama di Kota Serang.
Melalui Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Serang, Anang M. Faisal, mengatakan polemik yang berkembang terlampau simbolik.
“Energi kritis publik terlalu mahal jika habis hanya untuk meributkan papan nama pada mushala yang sudah ada. Mau apa pun namanya, fungsi utamanya tetap tempat ibadah,” kata Anang dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 14 November 2026.
Menurut Anang, kegaduhan di permukaan berisiko mengalihkan fokus masyarakat dari fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Ia menegaskan, mengapresiasi tersedianya fasilitas ibadah yang layak di lingkungan DPRD bukan berarti memberi cek kosong kepada Wali Kota Budi Rustandi.
“Kritik terhadap pemerintah daerah itu wajib, tapi arahkan pada transparansi anggaran dan pengawasan proyek pembangunan daerah. Itu jauh lebih substansial daripada meramaikan urusan nama mushala,” ujar Anang.
Anang mengakui pertanyaan publik terkait etika penamaan tersebut adalah hal wajar dalam iklim demokrasi dan bisa dijelaskan secara terbuka oleh pihak terkait. Kendati demikian, ia meminta masyarakat tetap objektif dalam memilah isu.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan mushala itu terawat dan dimakmurkan, sembari kita tetap mengawasi kinerja pemerintah pada sektor-sektor yang jauh lebih krusial,” tutup Anang.





