KomunitasNasionalPandeglangPemerintahTerkini

HMI Badko JABODETABEKA-Banten Kecam Wacana Relokasi Badak Jawa, Singgung Potensi Ancaman Pertambangan di Ujung Kulon

BANTEN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Jabodetabeka-Banten mengecam keras wacana pemindahan atau relokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

HMI menilai, wacana tersebut perlu dikaji secara komprehensif, transparan, dan berbasis penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Terlebih, di tengah munculnya informasi mengenai penetapan sejumlah wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai bagian dari Wilayah Pertambangan (WP) Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) HMI Badko Jabodetabeka-Banten, Entis Sumantri, menegaskan bahwa masa depan Badak Jawa dan kelestarian ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon tidak boleh diputuskan secara terburu-buru tanpa keterbukaan informasi serta pertimbangan ilmiah yang matang.

“Persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Badak Jawa merupakan salah satu spesies paling langka di dunia, sementara Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alaminya yang memiliki nilai ekologis, historis, dan konservasi sangat tinggi. Oleh karena itu, setiap wacana pemindahan harus didasarkan pada penelitian ilmiah yang mendalam, bukan sekadar pertimbangan sepihak,” tegas Entis, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, pemerintah pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan, serta kementerian dan lembaga terkait, seharusnya lebih mengoptimalkan keberadaan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) sebagai habitat sekaligus kawasan pembelajaran dan konservasi bagi Badak Jawa.Ia menjelaskan bahwa pembangunan JRSCA oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertujuan mendukung upaya perlindungan dan pelestarian Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Oleh karena itu, keberadaan kawasan tersebut semestinya dioptimalkan sebagai salah satu upaya strategis untuk menjaga kelangsungan hidup satwa langka tersebut.

“Yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah mengoptimalkan JRSCA yang telah dibangun sebagai bagian dari upaya perlindungan Badak Jawa, bukan justru mengedepankan wacana relokasi ke Taman Nasional Alas Purwo. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apa dasar dan urgensi kebijakan pemindahan tersebut,” ujar Entis.

Advertisement Space

Ia menambahkan, pengalaman sejarah letusan Gunung Krakatau pada 1883 maupun bencana tsunami Selat Sunda pada 2018 harus menjadi bahan evaluasi ilmiah dalam merumuskan kebijakan konservasi. Namun, peristiwa tersebut juga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan potensi ancaman bencana pada masa mendatang maupun menutup ruang pembahasan terhadap alternatif kebijakan lainnya.

“Yang kami persoalkan bukan semata-mata gagasan penyelamatan Badak Jawa, melainkan bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan. Jangan sampai masyarakat hanya diberikan narasi mengenai ancaman bencana, tetapi tidak mendapatkan penjelasan mengenai hasil penelitian dan alternatif kebijakan konservasi yang tersedia,” tambahnya.

HMI Soroti Dugaan Keterkaitan Relokasi dengan Kepentingan PertambanganLebih lanjut, Entis menyoroti Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditetapkan pada 12 Februari 2026 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, wacana relokasi Badak Jawa tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya mengenai kemungkinan adanya keterkaitan dengan kepentingan pengembangan proyek pertambangan di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Ia menilai, penetapan wilayah pertambangan yang berdasarkan informasi peta lampirannya mencakup sejumlah kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Penjelasan tersebut meliputi lokasi, koordinat, batas wilayah, komoditas pertambangan, serta status hukum kawasan yang ditetapkan.

“Ini menjadi persoalan serius yang harus diklarifikasi oleh Kementerian ESDM. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apakah wilayah yang masuk dalam peta pertambangan tersebut bersinggungan dengan kawasan konservasi, zona penyangga, atau hanya berada di wilayah perairan di sekitarnya. Jangan sampai ada tumpang tindih kebijakan yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan,” tegas Entis.

Ia menilai, keterbukaan informasi mengenai penetapan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), maupun Wilayah Pencadangan Negara (WPN) sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan keresahan di tengah masyarakat.

Entis juga menegaskan bahwa penetapan wilayah pertambangan tidak boleh dipahami sebagai legitimasi otomatis untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi. Setiap kegiatan pertambangan tetap wajib memenuhi seluruh persyaratan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan tata ruang, perlindungan kawasan konservasi, perizinan, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Meski demikian, ia mempertanyakan apakah pemerintah telah melakukan kajian lingkungan dan koordinasi lintas kementerian secara memadai sebelum menetapkan kebijakan tersebut.

“Kami tidak ingin muncul dugaan di tengah masyarakat bahwa wacana relokasi Badak Jawa memiliki keterkaitan dengan kepentingan pembukaan akses pertambangan di sekitar Ujung Kulon. Dugaan ini harus dijawab pemerintah melalui data, dokumen, dan penjelasan resmi. Jangan biarkan masyarakat kehilangan kepercayaan akibat tidak adanya transparansi kebijakan,” katanya.

Ujung Kulon Bukan Sekadar Ikon Pandeglang, tetapi Warisan DuniaEntis menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon bukan sekadar ikon Kabupaten Pandeglang maupun Provinsi Banten. Kawasan tersebut merupakan kawasan konservasi yang memiliki nilai penting bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati dunia sekaligus menjadi bagian dari warisan alam yang harus dijaga demi kepentingan generasi mendatang dan keberlangsungan masyarakat Kabupaten Pandeglang, Banten.

Taman Nasional Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO (Natural World Heritage Site) pada 15 Februari 1991. Pengakuan internasional tersebut menunjukkan betapa pentingnya menjaga keutuhan ekosistem, habitat, dan keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam kawasan tersebut.

“Badak Jawa bukan hanya simbol Kabupaten Pandeglang, tetapi juga bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Banten. Ini merupakan warisan alam yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Jangan sampai kepentingan ekonomi jangka pendek mengorbankan kekayaan ekologis yang tidak dapat tergantikan,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, akademisi, aktivis lingkungan, hingga seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk bersama-sama mengawal perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.

Menurutnya, pembangunan daerah harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan tidak boleh mengorbankan kawasan konservasi yang menjadi salah satu penyangga kehidupan masyarakat.

“Kami sebagai bagian dari masyarakat sipil dan putra daerah Banten tidak akan tinggal diam apabila terdapat kebijakan pemerintah yang berpotensi mengancam kelestarian Taman Nasional Ujung Kulon. Kami meminta pemerintah membuktikan komitmennya terhadap perlindungan lingkungan dan konservasi satwa langka melalui kebijakan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

HMI Siapkan Konsolidasi Akbar dan Langkah KonstitusionalSebagai langkah lanjutan, HMI Badko Jabodetabeka-Banten berencana menggelar konsolidasi akbar bersama berbagai elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, dan mahasiswa untuk menyatukan sikap serta mengawal persoalan tersebut.Selain itu, pihaknya menyatakan akan melakukan kajian terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 dan menyampaikan aspirasi melalui jalur konstitusional, termasuk menggelar audiensi dengan kementerian terkait serta melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum apabila diperlukan.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Ujung Kulon harus tetap menjadi rumah bagi Badak Jawa dan seluruh keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Jangan gadaikan warisan alam Banten demi kepentingan segelintir pihak,” tutup Entis Sumantri.

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Wett

Matiin Adblock Bro!