SABBA.ID – Pimpinan Pusat Serikat Mahasiswa Progresif (PP SEMPRO), Eji Maulana, menyoroti persoalan konflik agraria, ketimpangan penguasaan lahan, keterbatasan lapangan kerja, serta masa depan kaum muda dalam momentum Hari Tani Nasional 2026.
Sorotan tersebut disampaikan melalui materi Hari Tani Nasional bertajuk “Rakyat dan Anak Muda Menangkan Reforma Agraria Sejati” yang disusun Biro Riset dan Ideologisasi PP SEMPRO pada 22 September 2026.
Dalam materi tersebut, PP SEMPRO menilai pergantian pemerintahan belum membawa penyelesaian mendasar terhadap konflik agraria di Indonesia. Mereka menilai konflik lama yang belum terselesaikan justru bertemu dengan konflik baru yang muncul seiring kepentingan investasi, pembangunan pangan dan energi, serta penertiban kawasan hutan.
PP SEMPRO juga menyoroti keterlibatan TNI/Polri dalam penanganan persoalan agraria. Menurut mereka, keterlibatan aparat dalam konflik agraria dapat memunculkan intimidasi, kriminalisasi, dan tindakan represif terhadap masyarakat desa maupun masyarakat adat.
Mereka merujuk Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2025 yang mencatat 341 konflik agraria dengan luas wilayah terdampak mencapai 914.574,963 hektare. Konflik tersebut berdampak terhadap 123.612 keluarga di 428 desa sepanjang 2025.
PP SEMPRO mengaitkan persoalan tersebut dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Mereka menilai pelaksanaan penertiban kawasan hutan dapat memunculkan persoalan tumpang tindih klaim wilayah dan konflik dengan masyarakat yang telah lama tinggal serta mengelola kawasan tersebut.
Ketimpangan Agraria dan Persoalan Kaum Muda
PP SEMPRO menilai persoalan agraria juga berdampak terhadap kondisi sosial-ekonomi kaum muda.
Menurut mereka, penguasaan lahan yang timpang dan semakin menyempitnya ruang hidup masyarakat desa maupun perkotaan membuat kaum muda menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak.
Persoalan tersebut juga dikaitkan dengan tingginya angka pengangguran kelompok usia muda. PP SEMPRO menilai keterbatasan akses terhadap tanah dan ruang ekonomi di pedesaan turut mempersempit pilihan pemuda desa untuk mengembangkan kehidupan melalui sektor pertanian.
Sementara itu, pemuda di perkotaan menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat. Kondisi tersebut dinilai mendorong sebagian kaum muda masuk ke sektor informal yang belum memberikan kepastian kerja dan perlindungan sosial secara memadai.
Karena itu, PP SEMPRO memandang persoalan agraria tidak dapat dipisahkan dari persoalan ketenagakerjaan dan masa depan kaum muda.
Dorong Reforma Agraria Sejati
Sebagai jalan keluar, PP SEMPRO mendorong pelaksanaan Reforma Agraria Sejati yang mereka tempatkan sebagai upaya untuk mengakhiri monopoli tanah dan membebaskan kaum tani dari ketimpangan penguasaan lahan.
Menurut PP SEMPRO, reforma agraria harus berjalan beriringan dengan industrialisasi nasional berbasis kerakyatan. Industrialisasi tersebut diarahkan pada pengembangan industri yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta kebutuhan alat dan biaya produksi pertanian.
PP SEMPRO juga mendorong agar kebutuhan produksi pertanian seperti cangkul, traktor, pupuk, obat-obatan, dan berbagai alat produksi lainnya dapat dikembangkan di dalam negeri.
Menurut mereka, penguatan produksi dalam negeri dapat meningkatkan kekuatan ekonomi kaum tani sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.
Reforma agraria, lanjut PP SEMPRO, juga perlu diikuti dengan pengorganisasian kaum tani agar mampu meningkatkan produksi pangan dan perkebunan serta memperkuat posisi ekonomi petani.
Bagi PP SEMPRO, reforma agraria dan industrialisasi berbasis kerakyatan juga berkaitan langsung dengan masa depan kaum muda. Pemuda desa diharapkan memiliki akses terhadap lahan pertanian, perkebunan, dan persawahan, sedangkan pemuda perkotaan memperoleh pekerjaan, upah, jaminan sosial, dan kehidupan yang layak.
Lima Tuntutan
Dalam momentum Hari Tani Nasional 2026, PP SEMPRO menyampaikan lima tuntutan.
Pertama, mewujudkan pendidikan gratis dan berkualitas.
Kedua, melaksanakan reforma agraria yang berkeadilan.
Ketiga, mewujudkan kelestarian dan keadilan lingkungan hidup.
Keempat, mewujudkan upah layak nasional dan sistem kerja yang bermartabat.
Kelima, mewujudkan industrialisasi nasional.
Melalui tuntutan tersebut, PP SEMPRO menempatkan persoalan agraria, pendidikan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan industrialisasi sebagai persoalan yang saling berkaitan.
PP SEMPRO menyerukan agar Hari Tani Nasional tidak berhenti sebagai momentum seremonial, tetapi menjadi momentum perjuangan untuk mendorong reforma agraria yang mereka anggap berpihak kepada kaum tani sekaligus membuka ruang hidup dan pekerjaan yang layak bagi kaum muda.
