Lagi Soal BPNT, Gelombang Protes Terus Berdatangan, Kini Aliansi Pemuda Cibitung
SABBA.ID | Pandeglang – Diduga menyalahi aturan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Cibitung. Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Cibitung (APC) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Sekertariat Daerah dan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang. Senin (1/2).
Aksi tersebut dilakukan menyoroti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako di Kecamatan Cibitung Kabupaten Pandeglang, karena terdapat ketidak tepatan kualitas komoditi dan ketidak tepatan harga yang ditetapkan oleh supplier, juga diduga adanya keterlibatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan agen penyalur.
Dalam aksinya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Cibitung (APC) mendesak agar pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang segera mungkin mengevaluasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ada di Kecamatan Cibitung.
Dede Abdul selaku korlap aksi mengatakan, pihaknya menilai Dinas Sosial harus mengevaluasi mulai dari pendamping atau TKSK harus proporasinal dan jangan terlibat dalam pengadaan komoditi karena itu sudah menyalahi aturan.
“Tim kordinator Kabupaten Pandeglang dan Dinas Sosial harus segera mengevaluasi program bantuan non tunai yang ada di Kecamatan Cibitung, dari mulai pendamping atau bisa sering di sebut TKSK harus proporsional dan jangan ikut-ikutan dalam pengadaan komoditi atau double job, karena itu sudah melanggar dan tercium aroma KKN”, ujar Dede Abdul dalam keterangannya. Senin (1/2).
Ia juga mengatakan, Dinas Sosial harus tegas dalam menyikapi pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran dan segera evaluasi agen E-Warung fiktif agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Dinas Sosial harus tegas bila perlu ganti jika benar terbukti pendamping melakukan pelanggaran, jangan sampai ada konsfirasi, dan segera lakukan evaluasi jika memang di Kecamatan Cibitung masih ada agen E-Warung fiktif atau warung musiman, jika memang ini terjadi akan menimbulkan masalah baru”, ujarnya.
Diwaktu yang sama Dede Abdul selaku korlap aksi menambahkan, mendengar dari masyarakat selaku penerima bantuan tersebut adanya keterlambatan penyaluran, karena adanya pergesekan perusahaan yang ingin menjadi supplier. Juga banyaknya keluhan dari masyarakat terkait kurangnya kualitas komoditi, tidak tepatnya harga, dan terkesan ada Mark Up disetiap komoditi yang di sajikan oleh supplier pada bulan Januari 2021, tutupnya. (Puja/Red)
