Serang Kota – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Banten menggelar diskusi publik perihal Pemilu dan Pilkada 2024 pada Rapat Kerja Wilayah LHKP Se-Provinsi Banten bertema “Sikap Politik dan Posisi Muhammadiyah Dalam Pemilu dan Pilkada 2024.” Minggu (3/9/23). di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Banten. Cipocok, Kota Serang.
Berjalan selama 4 jam diskusi dilakukan secara panel dimana 4 narasumber berbicara sesuai latarbelakang dan point yang telah disiapkan panitia, diantaranya yaitu Dr. Endang Sulastri, M.Si (Bendahara LHKP PP Muhammadiyah), yang bicara mengenai Sikap Politik dan Posisi Muhammadiyah pada Pemilu dan Pilkada 2024, kemudian Ferry Fathurohman. S.H., Ph.D. (Dewan Pakar Majlis Hukum dan HAM PWM Banten) yang bicara perihal Merawat Ekspektasi Demokrasi Politik dan Marwah Penegakan Hukum, berikutnya Dr. Muhyi Mohas, S.H., M.H (Wakil Ketua PW Muhammadiyah Banten) bicara soal pembedahan Taklid Politik, kemudian ada Drs. Nursalim, M.Pd., M.Si. (Ketua LHKP PW Muhammadiyah Banten) yang bicara mengenai Pembajakan Demokrasi dalam Perspektif Etika Politik Islam.
Drs. Nursalim. Ketua LHKP PWM Banten saat diwawancarai, mengatakan tujuannya menyoroti soal Pemilu maupun Pilkada Tahun 2024 pada Diskusi Publik tersebut, yakni untuk menguatkan kesolidan Anggota atau Pengurus aktif Muhammadiyah secara organisasi agar lebih siap menghadapi kontestasi politik lima tahunan yang hari ini gelarannya sedang berjalan.
“Diskusi Publik ini akan kami gelar berkelanjutan, karena sedang tahun politik, tahun politik tentu tahunnya pergantian kepemimpinan, jadi Muhammadiyah secara organisasi perlu memiliki sikap yang tegas dan solid, sehingga lebih siap menghadapi Pemilu maupun Pilkada Tahun 2024 nanti, terlebih Muhammadiyah juga telah lama selalu konsisten mengawal terjadinya proses demokrasi lima tahunan.” Kata Nursalim.
Sementara pada saat diskusi beranjak selesai pembahasan keempat narasumber yang dimoderatori oleh Solihin Abas demisioner Ketua Fokal IMM Banten mengkerucut pada refleksi setiap kader untuk mempedomani hasil Muktamar Muhammadiyah Ke-48 dimana salah satu isu strategis pada muktamar tersebut yaitu tentang pemilihan umum yang berkeadaban menuju demokrasi substantif.
Karena setiap narasumber memberikan penjelasan ide maupun gagasannya mulai dari Budaya Pemilu dan Penyelenggaraan Pemilu juga Penegakan Hukum Pemilu yang perlu dikawal agar sesuai dengan regulasi, hal ini berkaitan dengan kepatutan dan ketaatan penyelenggara Pemilu pada aturan, berikutnya tentang pentingnya memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat agar tidak salah dalam menentukan, kaitannya dengan politik uang, terakhir mengenai tindakan amoral atau penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh peserta pemilu, menggunakan uang dan kekuasaannya sehingga banyak masyarakat terjebak, kaitannya dengan janji politik.
Terakhir pada kegiatan Diskusi Publik turut hadir diantaranya Pengurus LHKP Pimpinan Pusat, Ketua LHKP Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten serta Pemuda Muhammadiyah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten dan DPD IMM Banten
