Pandeglang – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) eks Pandeglang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPUPR Pandeglang pada hari kamis, 02 Juni 2022.
Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eks Pandeglang, Muhammad Abdullah meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang untuk memperketat pengawas terhadap Program Jalan Kabupaten Pandeglang.
Karena menurutnya, banyak pekerjaan pembangunan yang dinilainya asal-asalan bahkan diduga tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Ketika Pemerintah Pandeglang dalam kepemimpinan Irna Tanto memiliki program Jakamantul, tetapi ketika pengerjaan jalan tersebut dikerjakan amburadul, hal ini merugikan rakyat Pandeglang kawan-kawan. Karena pembangunan ini bukan menggunakan uang pribadi melainkan menggunakan uang hasil pemasukan dari pajak rakyat,” ungkap Muhammad Abdulah saat menggelar aksi unjuk rasa,Sembari membawa spanduk dan poster bertuliskan “Jakamandul Jalan Kabupaten Dikerjakan Amburadul, Kamis (2/6).
Lanjut Abdul mengatakan, Maka pihaknya menuntut dan mendorong DPUPR Pandeglang untuk melakukan pengawasan kepada pihak ke tiga. Supaya pembangunan program unggulan Jakamantul yang dicita-citakan masyarakat Pandeglang hasilnya bisa berkualitas.
“Maka hari ini kita mengingatkan dan menegaskan kepada pihak DPUPR agar lebih serius kawan-kawan, karena kenapa? Temuan dan kajian kita terhadap pelaksanaan Pembangunan Jalan marapat-Camara Kec. Cigeulis atas pengurangan spesifikasinya akan berdampak pada pembangunan yang buruk dan Mudah rusak, Maka hari ini saya meminta pihak DPUPR agar lebih serius mengawasi program ini,” katanya
Sementara Asep Saepullah saat orasinya mengatakan, Program Jakamantul merupakan harapan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang untuk menunjang masyarakat supaya berdaya saing tinggi dan ekonomi maju. Namun hasil investigasi pihaknya bersama masyarakat dilapangan, ditemukan kejanggalan-kejanggalan pembangunan Infrasturktur.
“Ketika pembangunan diinfrastruktur ini tanpa ada kontroling dari DPUPR, maka yang akan terjadi adalah kesewenang-wenangan pihak ketiga didalam pengelolaan kawan-kawan. Ketika DPUPR pada hari ini mereka tidak bisa melayani dan mengontrol pihak ketiga Maka Patut di duga DPUPR dan kontraktor bermain dalam Program Jalan Kabupaten mantap betul (JAKAMANTUL),” ungkapnya.
Lanjut Asep mengatakan, menurutnya jika pada pengawasan program Jakamantul di seriuskan dan dimaksimalkan, maka harapan besar infrasturktur bagus sesuai visi misi IrnaTanto menjadikan masyarakat Pandeglang berdaya saing unggul dapat terwujud. Namun jika pengawasan oleh DPUPR tidak diseruskan, maka Jakamantul menjadi jalan Kabupaten Amburadul.
“Jika tidak ada evaluasi dan kontroling kepada hasil temuan-temuan LMND, maka kami pastikan aksi lanjutan akan terus kami gelar dan Melayangkan Surat Laporan Kepada Pihak Kejaksaan Negeri Pandeglang,” katanya.
