Donggala, Sabba.id– Anggota DPRD Donggala, Moh Taufik meminta Dinas Dukcapil Donggala untuk mengurangi perjalanan dinas keluar daerah dan memperbanyak perjalanan dinas dalam daerah Donggala.
Hal itu disampaikan Moh Taufik dalam rapat pembahasan realisasi anggaran oleh pemerintah Kabupaten Donggala yang berlangsung di ruag rapat utama kantor DPRD Donggala, Jl Jati Kecamatan Banawa, pada Selasa, 08 Agustus 2023.
Dalam rapat yang beragendakan ‘penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) Kabupaten Donggala tahun anggaran 2022’ itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Donggala Mengundang Seluruh OPD di lingkup Pemda Donggala untuk memaparkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mereka.
Dalam rapat itu, Moh Taufik sempat menyinggung mengenai jumlah anggaran perjalanan dinas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Donggala yang menurutnya lebih banyak keluar daerah. Belum diketahui berapa besaran anggaran perjalanan dinas tersebut sehungga disebut ‘lebih banyak’.
“Kalo saya melihat dari potensi anggaran Dukcapil ini, perjalan dinasnya kebanyakan luar daerah juga ini. Harusnya lebih banyak dalam daerah,” kata Moh Taufik, menanggapi pemaparan anggaran Dinas Dukcapil tahun 2022.
Namun dalam kesempatan itu, Moh Taufik tidak menyebut berapa jumlah besaran anggaran perjalanan dinas yang Ia anggap banyak tersebut.
Setelah meanggapi hal tersebut, Anggota DPRD dari fraksi Nasdem itu meminta kepada Dinas Dukcapil untuk fokus pada pelayanan kepada masyarakat Donggala dengan memperbanyak perjalanan dinas di dalam daerah daripada luar daerah.
Dia berharap, untuk kedepannya anggaran perjalanan dinas dalam daerah harus lebih banyak daripada di luar daerah Ia juga mendorong dinas Dukcapil agar anggaran perjalanan dinas itu lebih fokus di distribusikan ke UPTD Dukcapil di tiap-tiap kecamatan untuk memaksimalkan pelayanan dalam hal administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi Masyarakat Donggala.
“Jadi masyarakat yang mau buat KTP cukup hanya melakukan perekaman dan pemotretan di sana (Uptd Dukcapil Kecamatana). Mereka tidak perlu lagi datang kesini (kantor Dinas Dukcapil Donggala-Red) untuk mengambil KTP. Masyarakat tinggal menunggu saja, nanti pegawai uptd Dukcapil Kecamatan yang akan melakukan perjalanan ke Dinas Dukcapil untuk mengambil KTP. Makannya dibutuhkan lebih banyak perjalanan dinas di dalam Daerah,” terangnya.
Karena saat ini, menurut Anggota DPRD Dapil 2 itu, banyak beredar calo yang menawarkan jasa mengurus KTP, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran dengan mematok harga.
“ada yang 100 ribu, ada yang 150 ribu, ada yang 75 ribu,” Katanya.
Lebih lanjut, Moh Taufik menyebut bahwa Dinas Dukcapil yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kedudukannya sangat penting dalam suatu daerah otonom. Menurutnya, Dinas Dukcapil ini merupakan pelayanan dasar dari pelayanan dasar. Hal itu karena dokumen yang dikeluarkan oleh Dukcapil seperti KTP dan KK sudah menjadi persyaratan dasar bagi banyak layanan pemerintah.
“kita tidak bisa bersekolah, kalo tidak ada Akte, kita tidak bisa berobat ke Rumah Sakit kalau tidak ada KTP, apalgi yang menggunakan JKN, ya. Makannya Capil ini adalah Pelayanan Dasar dari Pelayanan Dasar,” imbuhnya.
Disinggung mengenai kurangnya ketersediaan belangko ktp, Ketua Fraksi Nasdem ini menyebut bahwa saat ini persoalan Belangko juga menjadi persoalan nasional. Untuk itu, Kata Dia, Dinas Dukcapil harus aktif melakukan lobi-lobi ke Jakarta di Kemendagri di Direktorat catatan Sipil untuk meminta kuota belangko yang lebih banyak. Karena KTP ini adalah pelayanan dasar dari pelayanan dasar,” ujarnya. (Arf)
