PandeglangPeristiwaTerkini

Kapolsek Patia: Soal Pungutan Biaya Pilkades Didesa Pasir Gadung Kita Tidak Diam

SABBA.ID | Pandeglang – Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Patia, Kepolisian Resor (Polres) Pandeglang, AKP. M Samsuri patut diapresiasi dalam menjalankan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakkan hukum, pemeliharaan keamanan tersebut dilakukannya saat Audensi dugaan pungutan biaya untuk Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pada Kamis, (12/8/21).

“Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan, pertama kita tidak diam, Tugas pokok Kepolisian memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat,” terang M Samsuri, Kapolsek Patia ketika melakukan pengamanan Audensi antara RPIP Pandeglang dan Panitia Pilkades di Kecamatan Patia.

AKP. M Samsuri mengatakan bahwa Muspika Kecamatan Patia bukan satu kali melakukan himbauan, bahkan setiap hadir di desa-desa selalu menyampaikan jangan sampai ada tindakan diluar ketentuan.

“Kami muspika dikecamatan patia sudah berupaya untuk melakukan himbauan semaksimal mungkin agar jangan sampai terjadi tindak pidana, baik korupsi maupun tindak pidana laian tentang hal-hal negatif,” papar Kapolsek Patia.

Masih dikatakan Kapolsek Patia, terkait dengan adanya masalah pungutan kita yang ada dikecamatan, dan saya sebagai kapolsek akan melakukan lidik dan sidik.

“Masalah pungutan biaya untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa Pasir Gadung yang diambil dari Calon Kepala Desa segera dilakukan lidik jika perlu sidik,” tutur M Samsuri Kapolsek Patia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa sebagai pengayom berkali-kali mengingatkan jangan memungut biaya dari Calon Kepala Desa (Cakades) dengan dalih apapun untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa.

“Kita sebagai pelindung masyarakat selalu menyampaikan imbauan agar tidak ada yang menggunakan kebijakan diluar ketentuan, dan melarang keras kepada siapapun untuk tidak memungut biaya dari Calon Kepala Desa untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades),” ucapannya.

Ia menambahkan jika tidak ada kepuasan dalam beraudiensi, sebagai kapolsek siap menerima laporan, dan tidak segan-segan menindak tegas pelaku.

“Hayu kita bersama-sama, jika ada tindak pidana disana (desa Pasir Gadung), agar dinaikan, kami tidak masalah jika harus kerja keras, dan kepada mahasiswa agar melanjutkan persoalan tersebut ke ranah hukum,” pungkas Kapolsek Patia AKP. M Samsuri.

Ditempat yang sama, Wawan Pelaksana Tugas (Plt) Kecamatan Patia mengungkapkan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasir Gadung sudah mengundang agar Audensi dilakukan di Kecamatan tetapi secara lisan menyampaikan tidak bersedia tempatnya di Kecamatan.

“Kami sudah mengundang Panitia Pemilihan Kepala Desa Pasir Gadung agar dapat hadir dalam audensi yang bertempat di Kantor Kecamatan, tetapi secara lisan menyampaikan tidak bersedia untuk tempat dikecamatan,” beber Plt Kecamatan Patia.

Plt Kecamatan Patia itu berterimakasih atas informasinya dari mahasiswa yang mengetahui adanya persoalan biaya untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pasir Gadung.

“Pada prinsipnya ini masukan berharga, jika tau dari awal informasi itu kami akan tindaklanjuti, dan jika ada unsur pidana maka persoalan tersebut bawa ke ranah hukum,” tutup Wawan.

Terpisah, Entis Sumantri Ketua Relawan Pengawas Independen Pilkades (RPIP) Kabupaten Pandeglang, merasa sangat kecewa atas ketidak hadiran Panitia Pilkades desa Pasir Gadung di Kantor Kecamatan Patia dalam rangka Audensi persoalan pungutan biaya untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dibebankan kepada calon kepala desa.

“Jauh-jauh hari sudah kami tembusan kepada Panitia Pilkades di desa Pasir Gadung perihal audensi adanya biaya untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diambil dari Calon Kepala Desa, tetapi sangat disayangkan tidak diindahkan,” kata ketua RPIP Pandeglang.

Entis mengungkapkan, bahwa Biaya Pemilihan Kepala Desa di Desa Pasir Gadung, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten menjadi sample, Hal tersebut lantaran biaya diambil dari Calon Kepala Desa itu dikhawatirkan akan dijadikan contoh buruk oleh panitia pilkades dikecamatan lainnya jika dibiarkan.

“Jika persoalan tersebut dibiarkan maka kami khawatir akan dijadikan contoh buruk bagi panitia pilkades dikecamatan lain, dan perlu diketahui bersama sebesar Rp 72 juta dari APBD untuk membiayai pelaksanaan pilkades di desa Pasir Gadung sudah dianggarkan,” Terang ketua Relawan Pengawas Independen Pilkades (RPIP).

Ia meminta agar biaya untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partispatif serta dilakukan dengan tertib.

“Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagai agenda strategis dalam kelangsungan roda pemerintahan Desa secara serentak, Prinsip pengelolaan biaya harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partispatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran,” Tutur Ketua RPIP Pandeglang. Entis.

Lebih lanjut Entis mempertanyakan jika Biaya diambil dari masing-masing Calon Kepala Desa, lantas alokasi Bantuan dana kepada Panitia Pemilihan yang bersumber dari Pemerintah sebesar Rp. 72 juta kemana?

“Biaya yang diambil dari Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan, harus dialokasikan berdasarkan transparansi sehingga dapat diketahui oleh masyarakat serta terpampang di papan informasi dan juga dibuatkan dalam Rencana Anggaran Biaya dengan ditembuskan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Pemerintah daerah” Cetus Entis Sumantri.

Sementara itu, awak media belum dapat meminta hak jawab dari Ketua Panitia Pilkades desa Pasir Gadung baik lewat pesan singkat WhatsApp maupun secara langsung. (Rls/Red)

Show More

Redaksi

Teruntuk pembaca setia Sabba “Semua harus ditulis, apa pun. Jangan takut tidak dibaca atau tidak diterima penerbit. Yang penting, tulis, tulis, dan tulis. Suatu saat pasti berguna” (Pramoedya Ananta Toer)

Komentari Berita

Back to top button

Wett

Matiin Adblock Bro!