Geopolitik hijau merupakan manifestasi dari transformasi tatanan global yang menempatkan isu lingkungan tidak lagi sekadar sebagai persoalan ekologis, melainkan sebagai arena strategis yang berkaitan erat dengan ekonomi politik internasional, keamanan, teknologi, serta distribusi kekuasaan dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, krisis iklim dan agenda transisi menuju Net Zero Emission telah melahirkan lanskap persaingan baru yang berpusat pada penguasaan mineral kritis, teknologi energi bersih, investasi hijau, serta kendali atas rantai pasok global. Fenomena ini menunjukkan bahwa transisi energi bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga bagian dari perebutan pengaruh dan kepentingan geopolitik antarnegara.
Di tengah dinamika tersebut, muncul paradoks yang perlu dicermati. Di satu sisi, transisi hijau menawarkan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mempercepat inovasi teknologi. Namun di sisi lain, proses tersebut berpotensi memperdalam ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang apabila akses terhadap teknologi, pembiayaan, serta nilai tambah industri hijau tetap terkonsentrasi pada kelompok negara tertentu. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan besar untuk menjaga kedaulatan sumber daya alam sekaligus memastikan bahwa agenda ekonomi hijau tidak berujung pada bentuk baru ketergantungan ekonomi dan eksploitasi sumber daya.
Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai strategi pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada efisiensi energi atau pengurangan emisi karbon. Pembangunan berkelanjutan harus diposisikan sebagai paradigma pembangunan yang mengintegrasikan keadilan sosial, keberlanjutan ekologis, transformasi industri, inovasi teknologi, serta tata kelola global yang inklusif. Dalam kerangka ini, keberhasilan transisi hijau sangat bergantung pada kemampuan negara membangun kebijakan yang adaptif, memperkuat kapasitas nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong hilirisasi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian domestik.
Lebih jauh, kompleksitas tantangan global menuntut adanya kolaborasi yang lebih erat antara negara, sektor swasta, komunitas ilmiah, dan masyarakat sipil. Krisis iklim, degradasi lingkungan, serta ketidakpastian ekonomi global merupakan persoalan lintas batas yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral. Karena itu, dibutuhkan mekanisme kerja sama internasional yang mampu menjamin distribusi manfaat transisi hijau secara lebih adil, sekaligus memberikan ruang bagi negara berkembang untuk berpartisipasi secara setara dalam menentukan arah masa depan ekonomi dunia.
Pada akhirnya, arsitektur kepemimpinan global sedang mengalami pergeseran fundamental dari pola power dominance menuju shared leadership. Model kepemimpinan baru ini menekankan kolaborasi, keberlanjutan, keadilan, inklusivitas, dan tanggung jawab bersama sebagai fondasi utama tata kelola global. Pergeseran tersebut menegaskan bahwa penyelesaian krisis iklim dan penguatan geopolitik hijau tidak dapat dicapai melalui dominasi satu negara atau kelompok tertentu. Sebaliknya, masa depan yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui tata kelola global yang demokratis, kooperatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama umat manusia. Dengan demikian, geopolitik hijau tidak hanya menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas lingkungan, tetapi juga menjadi jalan menuju terwujudnya kedaulatan ekologi yang menjamin kesejahteraan generasi saat ini tanpa mengorbankan hak generasi yang akan datang.
Versi ini sudah sesuai untuk opini media, jurnal populer, atau portal berita dengan gaya yang lebih formal, argumentatif, dan memiliki kekuatan akademik yang lebih baik.
Penulis : Robi Priyatna
