HukrimNasionalTerkini

Ketua Gerindra Lahat disebut Terima Aliran Dana Korupsi, Gagak: Kejari Lahat Jangan Main-Main

Jakarta – Ketua Umum Gerakan Ganyang Koruptor (Gagak) Imam Hanafi menyoroti kasus korupsi perjalanan dinas fiktif di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Sumsel yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri setempat.

Imam mendesak Kejari Kabupaten Lahat mengusut tuntas dan tidak boleh ada satupun yang bebas dari jeratan hukum.

“Kasus perjalanan dinas fiktif Dinas Perpustakaan Kab. Lahat harus diusut tuntas. Tidak boleh koruptor merasa tidak berdosa dan tanpa beban merampok uang rakyat,” kata Imam dalam keteranganya, Jumat (8/9/2022).

“Banyak cara koruptor untuk merampok uang negara, perjalanan dinas saja difiktifkan demi keuntungan pribadi dan kelompoknya. Miris dan sangat keterlaluan,” lanjutnya.

Diketahui, dalam fakta persidangan terdakwa menyebut Gaharu yang merupakan wakil ketua DPRD Kabupaten Lahat dari partai Gerindra mendapat aliran dana korupsi tersebut sebesar Rp. 100 juta.

Menurut Imam, pengakuan terdakwa terkait keterlibatan Gaharu semestinya ditindak lanjuti dengan langsung menangkapnya agar tidak muncul opini liar masyarakat terkait dengan proses hukum kasus ini.

“Dalam penanganan kasus, Profesionalitas aparat penegak hukum itu dipertaruhkan. Jangan sampai ada dugaan tebang pilih. Rakyat sudah pintar untuk menilai,” ujarnya.

“Kejari seharusnya sudah menangkap Gaharu karena sudah jelas-jelas disebut menerima uang haram tersebut. Jangan buat rakyat geram. Koruptor itu musuh masyarakat yang harus dihukum seberat-beratnya,” terangnya.

Lebih lanjut, kata Imam, partai Gerindra harus memberikan atensi khusus dengan memberikan sanksi tegas karena Gaharu merupakan kadernya yang saat ini sebagai Wakil Ketua DPRD.

“Gaharu itu kader partai Gerindra, kader yang sudah mencemari citra baik partai karena terduga terlibat kasus korupsi semestinya di pecat,” jelasnya.

Imam memastikan akan mengawal kasus ini dengan melakukan aksi demonstrasi ke Kejaksaan Agung agar melakukan supervisi ke Kejari Kabupaten Lahat apabila Gaharu tidak segera ditersangkakan. Bahkan, Imam juga menyebut akan melakukan aksi ke kantor DPP Gerindra.

“Kalau Gaharu tidak segera tersangka berarti sudah ada indikasi permainan antara Kejari dan Gaharu. Ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada pengawalan dari pusat yaitu di Kejagung,” ucapnya.

“Gerindra juga harus bertindak. Kalau kadernya yang diduga korupsi tidak segera dipecat, kami (Gagak) juga akan demoin,” tutup Imam.

Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button

Wett

Matiin Adblock Bro!