Semua corak pemerintahan berlangsung sama. Ekonomi dikelola secara liberal, supremasi hukum tak kunjung membaik, praktek tindak pidana korupsi semakin menjadi, dan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia, sama sekali belum terasa di kancah internasional. Setiap pemerintahan mewarisi kesalahan yang sama. Penulis meyakini ini semua karena pemimpin itu sama sekali tidak berkenan menjalankan ideologi yang dianutnya. Atau bahkan mereka sama sekali tidak memiliki ideologi yang diyakini, sehingga menjalankan pemerintahan sebatas ritual politik sambil mengais banyak keuntungan.
Menjadi benar apa yang disampaikan Achmad Munjid, pengajar Fakultas Ilmu Budaya UGM. Ideologi dalam politik itu mirip kompas moral yg menjadi petunjuk arah ke mana urusan publik mau dibawa menurut prinsip-prinsip moral tertentu.
Liberalisme berkeyakinan bahwa kemerdekaan individu menjadi syarat mutlak bagi kemakmuran ekonomi dan kedaulutan politik. Karena itu, semua urusan publik harus diatur untuk menjamin kemerdekaan individu itu, termasuk jaminan kebebasan bicara, kebebasan beragama, kepemilikan individual, dan lainnya. Negara tidak boleh ikut campur, kecuali untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hak individu yg satu oleh individu lainnya. Dalam urusan ekonomi, pasar dan tangan-tangannya yang tak kelihatan menjadi aturan main yang dianggap menjamin kemerdekaan invididu tadi. Tidak heran, liberalisme kemudian identik dengan kapitalisme.
