Ketiga, waktu pelaksanaan verifikasi. Untuk calon perseorangan pilkada, verifikasi faktual hanya dilakukan selama 14 hari. Sementara untuk calon perseorangan pemilu, atau DPD RI, dan parpol verifikasi faktual dilakukan selama 30 hari.
Kondisi demikian membuat sekolompok orang dengan mudah mendirikan parpol. Dengan ragam motivasi. Dengan banyak kepentingan. Padahal, idealitas pendirian parpol itu terbilang sangat adiluhung. Pasal 10 ayat 1, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol menyatakan, tujuan umum parpol adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD tahun 1945; menjaga dan memelihara keutuhan NKRI; mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mungkin, tujuan yang dikehendaki oleh pasal 10 itu kemudian dijalankan oleh sekelompok orang yang orientasinya hanya sebatas kekuasaan.
Sebagai bangsa, kita pernah punya pengalaman berpartai dengan ideologi. Yakni saat masa awal kemerdekaan hingga tumbangnya pemerintahan Presiden Soekarno. Peraturangan ideologi itu kemudian mendapat arena pada Pemilu 1955. Lukman Hakiem menggambarkan, dengan sikap ideologinya yang antikomunis, para pemimpin Masyumi di segala tingkatan berusaha keras mengingatkan kader dan anggotanya bahwa perbedaan Masyumi dan PKI adalah perbedaan ideologi. Oleh karena itu, pertarungan amtara Masyumi dan PKI bukalah pertarungan fisik. Para pemimpin Masyumi tidak Cuma mengingatkan itu dengan kata-kata, tetapi juga dengan contoh untuk diteladani.
Banyak kesaksian, Ketua Umum Masyumi M Natsir, kerap terlihat minum teh bersama Ketua Umum PKI DN aidit, di kantor gedung parlemen. Juga popular kisah tentang AR Baswedan yang selama sidang Majelis Konstituante di Bandung memilih tidur satu kamar dengan anggota Konstituante dari PKI, bukan dengan anggota Konstituante sesama Masyumi. Perbedaan ideologi, tidak menyebabkan putusnya hubungan persahabatan di antara mereka. Betapapun memiliki perbedaan ideologi yang tajam, berbalas kunjungan rupanya menjadi tradisi di kalangan pemimpin Masyumi dan PKI di sejumlah daerah.
Catatan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) seolah mengharuskan kita kembali mengingat bagaimana indahnya pertarungan ideologi menjelang Pemilu 1955. Pada waktu itu, setiap parpol berusaha untuk mempengaruhi setiap individu agar mau bersikap dan mempunyai orientasi pikiran yang sesuai dengan ideologi partai tersebut. Sosialisasi yang bersifat indoktrinasi pada masyarakat yang pendidikannya relatif kurang tanpa disadari telah menyebabkan militansi berlebihan. Pada sisi yang lain, kondisi bangsa Indonesia sedang menghadapai ancaman dari dalam dan luar negeri menjadikan militansi tersebut, salah satu modal perjuangan di tengah segala keterbatasan.
Penulis : Anang Azhari, Pegiat Demokrasi dan Pemilu (Kordum Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu)
