Jangan Lagi Jadikan Kepulauan Seribu sebagai Anak Tiri Jakarta: Janji Transportasi Harus Dibuktikan
Oleh: Ilham Dimas Sese : Founder Gerakan Pemuda Peduli (GenMuli) Pulau Pramuka.
SABBA.id, Jakarta – Janji Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membenahi transportasi Kepulauan Seribu agar setara dengan wilayah Jakarta lainnya patut diapresiasi. Namun, apresiasi saja tidak cukup. Masyarakat Kepulauan Seribu membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji yang kembali muncul di ruang publik.
Selama bertahun-tahun, Kepulauan Seribu kerap disebut sebagai salah satu aset pariwisata terbesar Jakarta. Potensi laut, pulau, terumbu karang, dan wisata baharinya luar biasa. Tetapi ironisnya, potensi tersebut belum sepenuhnya ditopang oleh sistem transportasi publik yang benar-benar kuat, terintegrasi, dan memberikan kepastian kepada masyarakat maupun wisatawan. Di sinilah komitmen Gubernur harus diuji. Jika transportasi Jakarta ingin disebut terintegrasi, mengapa integrasi tersebut seolah berhenti ketika sampai di garis pantai?
Kesetaraan Bukan Sekadar Narasi
Masyarakat Kepulauan Seribu adalah warga Jakarta. Mereka membayar pajak, memiliki hak atas pelayanan publik, dan seharusnya memperoleh kualitas pelayanan yang tidak kalah dengan masyarakat Jakarta daratan. Memang, kondisi geografis Kepulauan Seribu berbeda. Karena itu, pemerintah tidak harus memaksakan sistem transportasi darat ke wilayah kepulauan. Yang dibutuhkan justru inovasi transportasi laut yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jakarta.
Konsep TransJakarta tidak harus dipahami sebatas bus. Pemerintah bisa membangun konsep “TransJakarta Laut”, yaitu sistem transportasi laut yang terintegrasi dengan TransJakarta di daratan melalui jadwal, tiket, informasi perjalanan, tarif, serta konektivitas antarmoda. Dengan demikian, perjalanan dari Jakarta menuju Kepulauan Seribu tidak lagi terasa seperti berpindah dari satu sistem transportasi ke sistem yang lain.
Transportasi dan Pariwisata Harus Berjalan Bersamaan.
Pembenahan transportasi juga harus dilihat sebagai investasi pariwisata. Selama ini kita sering mendengar Kepulauan Seribu disebut sebagai destinasi wisata unggulan Jakarta. Tetapi promosi wisata tidak akan maksimal jika akses menuju destinasi tersebut masih menjadi persoalan.
Wisatawan membutuhkan kepastian, kapal, kepastian tarif, kepastian informasi perjalanan, kepastian konektivitas antarpulau, dan yang tidak kalah penting, kepastian pelayanan ketika kondisi cuaca mengganggu perjalanan. Karena itu, Pemprov DKI harus berhenti melihat transportasi laut hanya sebagai urusan mobilitas warga. Transportasi laut harus ditempatkan sebagai fondasi pengembangan ekonomi dan pariwisata Kepulauan Seribu.
Jangan Sampai Wisatawan Datang, Masyarakat Hanya Menonton.
Peningkatan pariwisata juga harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat lokal. Pemerintah perlu memperkuat ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan akses usaha bagi pengelola homestay, pemandu wisata, UMKM kuliner, operator wisata bahari, penyedia jasa transportasi lokal, hingga pelaku ekonomi kreatif. Jangan sampai wisatawan semakin banyak datang, tetapi masyarakat Kepulauan Seribu hanya menjadi penonton. Pariwisata yang baik bukan hanya meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat lokal.
Lima Hal yang Harus Dibuktikan Pemerintah.
Komitmen Gubernur seharusnya diterjemahkan menjadi target yang jelas. Pertama, membangun integrasi transportasi darat dan laut dari Jakarta menuju Kepulauan Seribu. Kedua, memastikan jadwal dan tarif transportasi laut transparan serta mudah diakses masyarakat. Ketiga, memperkuat konektivitas antarpulau sehingga wisatawan tidak hanya datang ke satu pulau, tetapi dapat melakukan island hopping dengan mudah. Keempat, membangun platform digital yang menyediakan informasi kapal, tiket, cuaca, destinasi, akomodasi, hingga aktivitas wisata. Kelima, memastikan peningkatan pariwisata memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya kepada masyarakat lokal.
Kelima hal tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik, perencanaan yang serius, dan keberanian untuk menjadikan Kepulauan Seribu sebagai prioritas.
Jangan Lagi Jadi Anak Tiri Jakarta.
Sudah waktunya Kepulauan Seribu berhenti dipandang hanya sebagai wilayah administratif yang berada di utara Jakarta. Kepulauan Seribu adalah bagian dari Jakarta. Karena itu, pembangunan Jakarta tidak boleh berhenti di Sudirman, Thamrin, atau pusat pemerintahan.
Jakarta juga ada di pulau-pulau.
Kalau Gubernur benar-benar ingin mewujudkan transportasi yang setara, maka masyarakat Kepulauan Seribu harus menjadi salah satu penerima manfaat utama dari kebijakan tersebut. Saya mengapresiasi keberanian Gubernur Pramono Anung menyampaikan komitmen untuk membenahi transportasi Kepulauan Seribu. Tetapi sekarang waktunya membuktikan. Jangan lagi jadikan Kepulauan Seribu sebagai anak tiri Jakarta.
Masyarakat tidak membutuhkan janji yang indah di media. Mereka membutuhkan kapal yang tersedia, jadwal yang pasti, tarif yang terjangkau, konektivitas yang baik, pariwisata yang berkembang, dan ekonomi masyarakat yang benar-benar meningkat. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah kebijakan bukan diukur dari seberapa bagus janji tersebut disampaikan. Keberhasilan diukur dari seberapa nyata perubahan itu dirasakan masyarakat.
Catatan : opini penulis tidak mewakili redaksi
