Kecewa Terhadap Pemerintah Kabupaten Pandeglang, HMI Gelar Demo
Pandeglang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang, melakukan aksi demonstrasi di Dinas Kesehatan, Inspektorat, Polres Pandeglang, dan DPRD Kabupaten Pandeglang yang di selenggarakan pada pukul 13:00 – 18.00 Wib Senin, 05/6).
Aksi Demonstrasi tersebut dilakukan oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Kemahasiswaan HMI Cabang Pandeglang lantaran sebagai bentuk protes kekecewaan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Entis Sumantri selaku Ketua Umum mengungkapkan alasan pihaknya melakukan sebuah aksi demonstrasi diwilayah pemerintahan Kabupaten Pandeglang.
“apa yang kami lakukan adalah bentuk dari kekecewaan terhadap pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan, serta bentuk dari keluh kesah dan rasa kemanusiaan terhadap tenaga kesehatan baik PNS atau Non PNS (Honorer) di kabupaten pandeglang dengan melakukan aksi di Dinkes, inspektorat, Polres, dan DPRD Kabupaten pandeglang,” ungkapnya.
Menurut Entis Sumantri banyaknya persoalan yang terjadi di setiap UPT Puskesmas di Kabupaten hal ini merupakan sebuah cerminan buruk dari hasil kinerja Dinas Kesehatan kabupaten itu sendiri.
“Dengan banyaknya persoalan yang begitu komplek di setiap UPT Puskesmas Se-kabupaten ini jelas bagian tubuh yang tidak dapat di pisahkan dari Dinas Kesehatan itu sendiri, yang harus kita pertanyakan adalah tugas, fungsi, pelaksanaan kegiatan, kebijakan, pengawasan, pembinaan terhadap setiap puskesmas yang ada di kabupaten pandeglang ini,” ucap Entis selaku Ketua Umum.
Entis Sumantri menduga ada sebuah upaya Abuese Of Power yang dilakukan oleh Kepala UPT dan Kepala Dinas kesehatan setempat.
“kami menduga ini hanya di jadikan ajang kepentingan, pemangku kebijakan di Dinas Kesehatan kabupaten pandeglang, jika kita hitung dari 36 Puskesmas Se-kabupaten pandeglang dengan nilai kita tolalkan rata-rata pertahun yang berbeda kita ambil tahun anggran 2022,” ucap Handoko S dalam orasinya.
Handoko S membeberkan sejumlah anggaran yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan setempat yang menurutnya dinilai sangat fantastis.
“anggaran untuk bantuan JKN / Puskesmas Rp. 1.831.011.130; Bantuan BOK Rp. 802.685.000 untuk DOP Rp. 135.979.019 kalau kita kalkulasi kan total UPT Puskesmas untuk JKN Rp. 65.916.400.680 M untuk BOK Rp. 28.896.660.000 M untuk DOP Rp. 4.895.244.684. Total anggran Dinas Kesehatan kabupaten pandeglang Rp. 99.708.305.364 Milyar/per tahun ya terima terima “wow” cukup fantastis anggaraan untuk Dinas Kesehatan kabupaten pandeglang ini,” ungkapnya.
Senada di ucapkan Fikri Hidayatullah selaku Korlap kabid PTKP HMI Cabang Pandeglang mengatakan bahwa, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di duga kongkalikong antara Kepala UTP Puskesmas dan Dinkes serta kebutuhan lainnya untuk Puskesmas itu di jadikan ajang kepentingan untuk menguntungkan diri sendiri dan golongannya saja.
Dengan ini kami HMI Cabang pandeglang mengutuk keras tindakan yang diduga melanggar undang-undang dan aturan yang berlaku serta dugaan “Grand corruption” atau biasa disebut korupsi kelas kakap yang terstruktur sistematis, masif dan terstruktur maka kami menuntut kepada DPRD untuk segera membuat team pansus pungli di Dinas Kesehatan, serta meminta tuntaskan Kasus-kasus yang sedang di tangani oleh Polres Pandeglang dan kami akan mendorong Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) RI, Kejari, kejati Banten, polda Banten dan Mabes polri_ untuk melakukan tindakan dan penyelidikan terhadap persoalan ini, Tutup HMI cabang Pandeglang.
