SERANG – Mahasiswa Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus Serang menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat, 19 Juni 2026, dengan membawa tujuh tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Aksi tersebut juga dihadiri oleh Serikat Petani Banten (SPEBA) sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria yang masih dihadapi para petani.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan, yakni menghentikan pemborosan APBN dan APBD serta mengutamakan anggaran untuk kepentingan rakyat; menolak dan menghapus praktik dwifungsi TNI-Polri demi menjaga supremasi sipil dan demokrasi; melakukan evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih secara transparan dan akuntabel; mewujudkan reforma agraria sejati untuk menghapus ketimpangan penguasaan sumber daya alam; menghapus sistem outsourcing yang eksploitatif serta meningkatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan pekerja; menekan angka putus sekolah melalui kebijakan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan; serta menurunkan harga BBM dan mengendalikan harga kebutuhan pokok guna menjaga daya beli masyarakat.
Lutfi Setiawan, mahasiswa UNPAM Serang, mengatakan aksi tersebut bertujuan untuk mendorong pemerintah agar lebih peka terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Kami berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat lebih peka terhadap permasalahan yang ada di akar rumput dan menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Serikat Petani Banten (SPEBA) mengapresiasi mahasiswa yang masih memberikan ruang bagi perjuangan petani, khususnya mereka yang saat ini tengah menghadapi konflik agraria.
“Kami mengapresiasi kawan-kawan mahasiswa UNPAM yang masih menyuarakan keresahan para petani yang saat ini sedang berjuang menghadapi konflik agraria. Tuntutan reforma agraria sejati menjadi bukti bahwa mahasiswa masih peduli terhadap petani yang kehilangan hak atas tanahnya,” ujar Nandar.
SPEBA juga menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengawasan kawasan hutan yang melibatkan TNI dan Polri. Menurut mereka, kebijakan tersebut belum memberikan kontribusi nyata bagi petani yang mengelola lahan di tanah negara dan seharusnya pemerintah lebih mengutamakan upaya pemberdayaan petani.
“Sampai hari ini, kami menilai belum ada kejelasan dan keberpihakan nyata dari pemerintah dalam menyelesaikan konflik agraria. Reforma agraria seharusnya menjadi jalan untuk menghadirkan keadilan bagi petani, bukan justru menambah persoalan di wilayah-wilayah yang sedang berkonflik,” kata Nandar.
Melalui aksi tersebut, mahasiswa dan kelompok petani berharap pemerintah tidak hanya menjadikan reforma agraria sebagai agenda kebijakan, tetapi juga merealisasikannya secara konkret demi menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani.
