Banten terus berkembang. Kawasan industri bertambah, permukiman semakin padat, pusat ekonomi tumbuh, dan pembangunan infrastruktur terus berjalan. Pertumbuhan tersebut tentu menjadi tanda bahwa Banten memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi wilayah yang semakin maju. Namun, di balik pertumbuhan itu, ada persoalan yang seolah terus mengikuti: banjir, sampah, hingga kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai. Karena itu, muncul pertanyaan sederhana: apakah kota yang terus tumbuh juga sudah mampu mengelola masalah yang ikut tumbuh bersamanya?
Banjir bukan lagi persoalan yang bisa dianggap hanya sebagai akibat hujan deras. Dokumen perencanaan jangka panjang Banten mencatat bahwa sebagian wilayah perkotaan rentan terhadap banjir. Di wilayah pesisir utara, persoalan banjir rob juga berkaitan dengan kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah. Pada saat yang sama, pembangunan yang masif dan pertumbuhan wilayah memberikan tekanan terhadap lingkungan. Artinya, persoalan banjir di Banten tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan tata ruang, kondisi lingkungan, dan perkembangan wilayah.
Masalah lainnya adalah sampah. Pada Agustus 2026, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten menyebut bahwa produksi sampah di Banten mencapai sekitar 8.126 ton setiap hari. Namun, baru 13,4 persen yang terkelola dengan baik, sedangkan sekitar 40,2 persen masih terbuang langsung ke lingkungan melalui pembakaran terbuka dan pembuangan ilegal. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan sekadar masalah kebersihan, tetapi sudah menjadi tantangan serius bagi pembangunan dan kualitas hidup masyarakat.
Hubungan antara sampah dan banjir juga tidak bisa diabaikan. Pemerintah Provinsi Banten pada 2026 melakukan normalisasi Sungai Cibanten setelah menerima berbagai keluhan masyarakat terkait banjir. Dalam proyek tersebut, sedimentasi diperkirakan mencapai sekitar 190 ribu meter kubik. Pemerintah juga mengingatkan bahwa kebiasaan membuang sampah ke aliran sungai dapat memperburuk dampak banjir. Ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan membutuhkan penanganan dari dua sisi: memperbaiki infrastruktur sekaligus mengubah perilaku masyarakat.
Selain banjir dan sampah, jalan rusak juga menjadi persoalan yang langsung bersentuhan dengan keselamatan masyarakat. Jalan berlubang, permukaan yang tidak rata, minimnya penerangan, hingga fasilitas rambu yang kurang layak dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Pada awal 2026, kondisi sejumlah ruas jalan di Banten menjadi sorotan setelah terjadi kecelakaan dan keluhan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur. Dalam kasus tertentu, kerusakan jalan memang bukan satu-satunya penyebab kecelakaan, tetapi kondisi infrastruktur yang tidak aman tetap menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Karena itu, jalan yang layak bukan sekadar persoalan kenyamanan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan masyarakat.
Persoalan tersebut kemudian membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar: ke mana arah prioritas anggaran pembangunan? Dalam APBD Banten 2026, alokasi belanja makanan dan minuman tercatat sebesar Rp110,44 miliar, sedangkan total belanja bantuan sosial sekitar Rp18,61 miliar. Angka tersebut kemudian menjadi sorotan publik karena masyarakat juga masih menghadapi persoalan kemiskinan, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan dasar. Namun, angka Rp110,44 miliar perlu dibaca secara utuh karena belanja tersebut tidak seluruhnya merupakan konsumsi pejabat; di dalamnya terdapat pos jamuan tamu, rapat, fasilitas pelayanan pendidikan, kegiatan lapangan, dan fasilitas pelayanan sosial.
Yang juga perlu dicatat, Pemprov Banten kemudian menyatakan bahwa anggaran makan dan minum tersebut diefisiensikan minimal 30 persen dan hasil efisiensinya dialihkan untuk program prioritas, termasuk penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Bagi saya, hal ini justru memperlihatkan bahwa pembahasan APBD seharusnya tidak berhenti pada besar kecilnya sebuah angka, tetapi pada pertanyaan yang lebih penting: apakah setiap rupiah anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang paling nyata?
Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai langkah. Normalisasi sungai, pembangunan dan perbaikan jalan, pemasangan penerangan, pengelolaan sampah, hingga penataan anggaran menunjukkan bahwa berbagai persoalan tersebut tidak dibiarkan begitu saja. Namun, pembangunan fasilitas saja tidak cukup. Kota yang semakin padat membutuhkan perencanaan yang mampu melihat persoalan secara menyeluruh. Jalan harus aman digunakan, drainase harus berfungsi, sungai harus dijaga, sampah harus dikelola, dan anggaran harus diarahkan secara efektif agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, kemajuan Banten seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya gedung yang berdiri, kawasan industri yang berkembang, atau jalan baru yang dibangun. Kemajuan juga harus terlihat dari hal-hal yang sangat sederhana: apakah masyarakat bisa beraktivitas tanpa terus dihantui banjir, apakah lingkungan tempat tinggal semakin bersih, apakah mereka dapat pulang dengan selamat melalui jalan yang layak dan terang, serta apakah anggaran daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kota boleh terus tumbuh, tetapi masalah tidak boleh dibiarkan tumbuh dengan kecepatan yang sama. Sebab pembangunan yang sebenarnya bukan hanya tentang membuat kota menjadi lebih besar, tetapi memastikan kota tersebut tetap aman, nyaman, dan layak untuk ditinggali.
Muhamad Reyhans Agevti – Mahasiswa Unpam Serang Prodi: Administrasi Negara
