Belajar Pemerintahan dari Secangkir Kopi: Ketika Kampus Turun Menyentuh Realitas UMKM
Belajar tentang pemerintahan tidak selalu harus berlangsung di dalam ruang kelas, berhadapan dengan tumpukan teori, regulasi, dan konsep kebijakan. Ada kalanya, pemahaman tentang pemerintahan justru tumbuh ketika mahasiswa turun langsung melihat bagaimana masyarakat bertahan, membangun usaha, dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Hal itu terlihat dalam kegiatan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan UNPAM Kampus Serang yang mengemas pembelajaran mata kuliah Kewirausahaan melalui kunjungan ke Kopi Dadaman. Secangkir kopi kemudian menjadi pintu masuk untuk membicarakan sesuatu yang jauh lebih besar: bagaimana pemerintah seharusnya memahami, mendampingi, dan menciptakan ekosistem yang memungkinkan UMKM tumbuh.
Didampingi dosen pengampu lintas regular, Inrinofita Sari dan Ahmad Syukri, serta Dosen Bidang Kemahasiswaan Prodi Ilmu Pemerintahan Thea Umbarasari, mahasiswa tidak hanya diajak melihat proses pembuatan kopi. Mereka juga mendengarkan langsung cerita Muhammad Salim, pemilik Kopi Dadaman, tentang bagaimana sebuah usaha dirintis, dipasarkan, dikembangkan, hingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
Di titik inilah pembelajaran kewirausahaan menjadi relevan bagi mahasiswa ilmu pemerintahan.
Sebab, mahasiswa pemerintahan kelak tidak hanya dituntut memahami bagaimana birokrasi bekerja. Mereka juga akan berhadapan dengan masyarakat yang kehidupannya sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Di antara masyarakat tersebut terdapat petani, pedagang, pelaku UMKM, pekerja, dan anak-anak muda yang sedang berusaha menciptakan ruang ekonomi bagi dirinya sendiri.
Maka, memahami persoalan mereka secara langsung bukan sekadar pengalaman tambahan. Ia merupakan bagian penting dari pendidikan calon birokrat dan pembuat kebijakan.
Inrinofita Sari, atau yang akrab disapa Bu Inri, menekankan pentingnya empati dan jiwa kewirausahaan meskipun mahasiswa berasal dari disiplin ilmu pemerintahan.
Pandangan tersebut patut diperluas. Sebab, kebijakan yang lahir tanpa memahami realitas masyarakat berpotensi menciptakan jarak antara pemerintah dan mereka yang diatur.
Bagaimana mungkin pemerintah membuat kebijakan tentang UMKM jika pembuat kebijakannya tidak pernah memahami bagaimana pelaku usaha mendapatkan bahan baku, menghitung biaya produksi, mencari pasar, mempertahankan kualitas, hingga menghadapi persaingan?
Bagaimana mungkin pemerintah berbicara tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat jika pemberdayaan hanya dimaknai sebagai pemberian bantuan, sementara persoalan akses pasar, distribusi, permodalan, pendampingan, dan keberlanjutan usaha belum benar-benar diselesaikan?
Kisah Kopi Dadaman menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah usaha tidak lahir dalam satu malam.
Muhammad Salim menceritakan bagaimana Kopi Dadaman berkembang di tengah menjamurnya kedai kopi. Produk kopi Robusta Dadaman dari Ciomas bahkan telah digunakan oleh sejumlah coffee shop di Kota Serang dan berhasil menembus pasar Eropa. Produk tersebut juga beberapa kali menjadi perwakilan Kabupaten Serang dalam festival kuliner yang diselenggarakan pemerintah. Terbaru, Kopi Dadaman berhasil meraih juara dua dalam festival kuliner di Kota Tangerang Selatan.
Namun, keberhasilan tersebut semestinya tidak hanya dilihat sebagai kisah sukses seorang pengusaha.
Di balik secangkir kopi terdapat rantai ekonomi yang panjang. Ada petani yang menghasilkan bahan baku, pekerja yang terlibat dalam proses produksi, pelaku distribusi, kedai yang menjual produk, hingga konsumen yang membeli dan menikmati hasil akhirnya.
Artinya, ketika satu usaha lokal berkembang, terdapat potensi perputaran ekonomi yang lebih luas di masyarakat.
Di sinilah pemerintah memiliki pekerjaan rumah.
Pemerintah tidak cukup hanya hadir ketika ada festival, memberikan sertifikat, memberikan bantuan sesekali, atau menjadikan UMKM sebagai objek seremoni. Pemerintah perlu memastikan adanya ekosistem usaha yang sehat: akses pasar, kemudahan perizinan, peningkatan kapasitas, perlindungan produk lokal, akses pembiayaan, hingga konektivitas antara pelaku usaha dari hulu sampai hilir.
Pertanyaan mahasiswa dalam kegiatan tersebut menjadi menarik karena mereka tidak berhenti pada persoalan omzet. Mereka mulai mempertanyakan distribusi produk, pangsa pasar, serta sejauh mana pemerintah hadir dalam mendukung usaha kopi lokal.
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini penting karena mahasiswa ilmu pemerintahan harus mulai melihat pembangunan bukan hanya dari angka dalam dokumen perencanaan, tetapi dari pengalaman nyata masyarakat.
Ravi Setya, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut, mengungkapkan bahwa pengalaman belajar langsung bersama pelaku usaha membuat mahasiswa memahami bahwa tujuan akhir ilmu pemerintahan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pembelajaran semacam ini memiliki nilai yang lebih besar daripada sekadar memenuhi tugas mata kuliah.
Mahasiswa diajak memahami bahwa pemerintah bukanlah entitas yang berdiri di atas masyarakat. Pemerintah seharusnya menjadi fasilitator yang membuka ruang agar masyarakat dapat berkembang dengan kemampuan yang mereka miliki.
Karena itu, konsep good governance tidak cukup hanya dipahami sebagai transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik dalam buku teks. Ia harus diterjemahkan dalam keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat secara nyata.
Termasuk kepada UMKM.
Jika mahasiswa ilmu pemerintahan sejak bangku kuliah sudah terbiasa melihat persoalan ekonomi masyarakat secara langsung, mereka akan memiliki bekal yang berbeda ketika suatu hari masuk ke dalam birokrasi. Mereka tidak hanya mengetahui bagaimana sebuah peraturan dibuat, tetapi juga memahami siapa yang akan terdampak oleh peraturan tersebut.
Pada akhirnya, kegiatan belajar di Kopi Dadaman memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi seharusnya tidak membangun tembok antara teori dan realitas.
Secangkir kopi mungkin terlihat sederhana. Namun dari sana mahasiswa dapat belajar tentang petani, produksi, pemasaran, lapangan kerja, rantai pasok, kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, hingga peran pemerintah dalam membangun ekonomi lokal.
Sebab, pemerintahan yang baik bukan hanya pemerintahan yang mampu membuat banyak aturan. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memahami kehidupan masyarakat yang diaturnya.
Dan mungkin, untuk memahami itu semua, sesekali mahasiswa memang perlu meninggalkan ruang kelas, duduk bersama pelaku usaha, mendengarkan ceritanya, lalu menyadari bahwa di balik setiap produk lokal terdapat perjuangan manusia yang seharusnya hadir dalam setiap pertimbangan kebijakan.
Belajar pemerintahan, pada akhirnya, bukan hanya belajar bagaimana mengatur masyarakat. Tetapi belajar bagaimana memastikan masyarakat dapat hidup, tumbuh, dan sejahtera.
Ditulis oleh
Mochamad Naufal Arul Al-kindy
Mahasiswa Semester 7 Reguler B
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Pamulang Kampus Kota Serang
