Pemilu Milik Rakyat, Demokrasi Harus Ditegakkan
Tahun-tahun politik telah tiba skema-skema akan dimainkan oleh para petinggi-petinggi partai dari pusat hingga daerah, tentunya dalam peran ini partai politik memerankan sebagai peserta dalam pemilu tahun 2024 nanti, demi meraih suara rakyat sebanyak-banyak nya.
Skema ini sudah lumrah karna sesuai dengan aturan pemerintah uu no 7 tahun 2017 , sebagai rakyat harus memilih para wakil rakyat yang akan menjadi wakil dalam menjalankan pemerintahan sesuai amanat undang-undang.
Rakyat secara bebas memilih wakilnya sesuai dengan sistem yang d anut oleh negara Indonesia yaitu Demokrasi, merupakan sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, walaupun tidak sedikit rakyat yang saat ini belum merasakan kesejahteraan.
Kesenjangan itu tentu di rasakan oleh rakyat dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, ini adalah bukti rakyat masih belum sejahtera.
Problem ini beedmpak pada tercorengnya nilai Demokrasi pada saat menjelang momentum pemilihan umum, rakyat yang akan menjadi sasaran para elit politik yang mempunyai kapital, membujuk rakyat dengan pemberian materi sehingga tidak mengedepankan kualitas para calon wakil rakyat, berdampak kepada semakin mahalnya biaya politik tanpa harus mengedepankan kan kualitas, dedikasi dan kelayakan untuk menjadi wakil rakyat. Rakyat harus mengatasi ini untuk menyelamatkan Demokrasi karena secara hakikat, pemerintahan ini diatur oleh rakyat sesuai dengan pengertian Demokrasi itu sendiri, maka dari itu rakyat harus menjaga kemurnian Demokrasi dengan cara memilih wakil rakyat yang sesuai harapan masyarakat.
Suara rakyat adalah suara murni dari hasil penilaian rakyat itu sendiri tanpa ada paksaan dan pemberian materi untuk mendapatkan nya walaupun kondisi rakyat membutuhkan materi atau financial demi keberlangsungan hidup tetapi sudah saat nya rakyat menyelamatkan Demokrasi, agar hasil pemilu berkualitas sesuai dengan harapan dan cita-cita, bisa mengemban amanah rakyat, sehingga rakyat bisa merasakan dampak dari hasil kepemimpinan nya.
Didalam melaksanakan pemilu, pemerintah menugaskan KPU dan BAWASLU untuk menyelenggarakan pemilihan umum, sesuai dengan UU NO 7 TAHUN 2017 , KPU bertugas sebagai pelaksana pemilu dan bawaslu sebagai badan pengawas pemilu, memiliki fungsi untuk mengawasi pemilu tentu bawaslu harus bersama rakyat sehingga bisa menegakan keadilan pemilu sesuai dengan jargon bawaslu yaitu “Bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakan keadilan pemilu”.
Integritas partai politikUntuk penyelamatan Demokrasi tentunya integritas partai politik yang nantinya akan menjadi peserta dalam pemilu sangat penting untuk menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dan nyaman, partai politik harus berkomitmen melakukan terobosan-terobosan yang bermanfaat bagi rakyat. Mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa tanpa melakukan politik pecah belah rakyat, money politik, black campaign, karna dampaknya kepada prilaku-prilaku kehidupan masyarakat yang nantinya tidak kondusif.
Menurut gun gun heryanto dalam tulisan nya “pemilu berkualitas dan Demokrasi Indonesia” Komitmen parpol sebagai peserta pemilu bisa diterjemahkan lebih oprasional kedalam beberapa hal. Pertama, taat dan patuh kepada aturan main yang telah ditetapkan. Kedua, memilih calon-calon yang berkualitas baik untuk caleg maupun capres/cawapres.
ketiga, berkomitmen untuk menguatkan peran fungsional mereka dalam kerja-kerja nyata yang bisa menguatkan warga. Keempat, secara sadar dan penuh tanggung jawab tidak menjadi bagian dari masalah dengan menghalalkan segala cara untuk menang Dengan demikian kekuatan rakyat yang ideal untuk menyelamatkan Demokrasi dan dengan integritas para peserta pemilu yang mengedepankan kepentingan rakyat menjungjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa akan mendorong atas tegaknya Demokrasi yang berkualitas.
Ditulis oleh M. Fazri. Rodayat Ketua Panwaslu Kecamatan Cijaku.
