Waketum PKN: Kemenkeu Butuh Teknokrat Sekelas Sri Mulyani
SABBA.id, Jakarta – Volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS (USD) yang disertai pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di zona merah menjadi alarm keras bagi stabilitas ekonomi nasional.
Menanggapi situasi ini, Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional (Pimnas) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang juga Peneliti Senior dari Index Politica Indonesia, Denny Charter, menegaskan bahwa kunci utama penyelesaian masalah ini berada pada kredibilitas otoritas fiskal.
Menurut Denny Charter, langkah Bank Indonesia (BI) yang telah melakukan pengetatan moneter melalui kenaikan BI Rate saat ini mengalami anomali. Pelebaran selisih suku bunga (yield spread) domestik dan global seharusnya mampu menarik arus modal masuk (capital inflow).
“Namun realitas empirisnya justru terbalik. Rupiah tetap terkoreksi dan capital outflow di pasar ekuitas terus terjadi. Kegagalan bauran kebijakan (policy mix) ini mengindikasikan adanya masalah fundamental pada variabel lain, yaitu persepsi risiko negara (country risk premium) yang sangat dipengaruhi oleh kredibilitas Kementerian Keuangan,” ujar Denny dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 9 Juli.
Melihat situasi tersebut Denny Charter menjelaskan bahwa pasar finansial beroperasi berdasarkan ekspektasi dan ketersediaan informasi.
Posisi Menteri Keuangan bertindak sebagai sinyal utama (primary signal) bagi investor domestik maupun asing mengenai arah pengelolaan APBN, rasio utang, dan disiplin fiskal.
Ia menilai, karakteristik utama yang dibutuhkan pasar dari seorang Menteri Keuangan bukanlah popularitas, melainkan kredibilitas teknokratis yang berani mengambil kebijakan yang tidak populer (unpopular policies), seperti rasionalisasi subsidi atau pengetatan anggaran.
“Figur Menteri Keuangan saat ini cenderung terjebak pada reluctance bias (bias keengganan) dalam mengambil ‘pil pahit’ ekonomi karena khawatir menggerus popularitas. Akibatnya, pasar merespons keraguan ini dengan memindahkan aset mereka ke instrumen safe haven seperti USD, yang secara langsung memukul IHSG dan Rupiah. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan teknokrat sejati yang tidak terbebani oleh urusan popularitas,” terangnya.
Lebih lanjut, Denny Charter menggarisbawahi tantangan terbesar kabinet pemerintahan baru, yaitu besarnya tuntutan politik untuk mengeksplorasi anggaran demi program-program yang bersifat populis. Di sinilah letak pentingnya kehadiran figur seperti Sri Mulyani Indrawati.
“Sri Mulyani memiliki rekam jejak sebagai pembela batasan fiskal (fiscal watchdog) yang tangguh di dalam kabinet. Beliau memiliki legitimasi teknokratis dan posisi tawar politik yang cukup kuat untuk mengatakan ‘tidak’ atau melakukan rasionalisasi terhadap program anggaran yang berisiko menjebol APBN,” tambahnya.
Karakteristik Sri Mulyani dinilai sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian kepada lembaga pemeringkat kredit internasional seperti Moody’s, S&P, dan Fitch guna mempertahankan sovereign credit rating Indonesia sebagai jangkar investasi jangka panjang (Foreign Direct Investment).
Di sisi lain, mengenai posisi Menteri Keuangan saat ini, Menteri Purbaya, Denny Charter menyarankan adanya inefisiensi alokasi sumber daya manusia (SDM) jika tetap mempertahankan beliau di sektor fiskal.
Menurutnya, popularitas tinggi dan kemampuan komunikasi massa yang dimiliki Menteri Purbaya adalah aset yang sangat berharga jika ditempatkan di kementerian yang tepat.
“Kemampuan dan popularitas Menteri Purbaya akan menghasilkan multiplier effect yang jauh lebih masif jika digeser ke kementerian yang berbasis mobilisasi sosial dan ekonomi kerakyatan. Posisi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) atau Menteri Sosial akan jauh lebih cocok dan optimal untuk beliau,” pungkasnya.
